SuaraJabar.id - Warga Jawa Barat dihebohkan dengan adanya informasi anggaran sebesar Rp 600 juta yang digunakan untuk operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Guburnur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum.
Ketika dicek di Laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP), anggaran operasional penyewaan helikopter itu ada.
Berdasarkan penelusuran di laman SiRUP LKPP pada Selasa (3/8/2021), nilai pagu untuk pengadaan langsung penyewaan helikopter bagi mobilitas Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum senilai Rp 75 juta.
Total ada delapan paket perencanaannya yang dimulai pada Februari 2021 hingga September 2021 sehingga total pagu anggaran Rp 600 juta.
Dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan penjelasan terkait anggaran total Rp 600 juta untuk sewa helikopter untuk operasionalnya.
Menurut Wagub Uu alasan pihaknya menggunakan layanan transportasi udara saat beraktivitas di lapangan ialah untuk memudahkan menjangkau masyarakat.
"Jadi khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," kata Wagub Uu.
Wagub Uu menjelaskan Provinsi Jawa Barat meliputi 27 kota/kabupaten, 5.312 desa, dan ribuan kelurahan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat harus datang ke daerah karena ada beberapa daerah yang belum terkoneksi dengan baik.
Menurut dia, anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan, sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter.
Baca Juga: Sultan Doni Salmanan Titipkan Ribuan Paket Bantuan pada Ridwan Kamil
"Dan jika tidak dipakai nanti jadi Silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," kata Wagub Uu.
Dia mengatakan menyewa jauh lebih murah dibandingkan harus membeli helikopter yang harganya bisa mencapai Rp80 miliar dan harga tersebut belum termasuk membeli peralatan tambahan, biaya gaji pilot, sewa garasi dan yang lainnya.
"Sehingga ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter ini. Kalau ada masyarakat yang berkomentar, kita meminta maaf kepada masyarakat dan ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang," kata Wagub Uu. [Antara]
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Ogah Pakai Mobil Dinas dan Baju Gratisan: Saya Bukan Yatim Piatu
-
Kecelakaan Helikopter di Papua, 4 Jenazah Berhasil Dievakuasi
-
Ditunjuk Dedi Mulyadi, Ini Tugas Utama Helmy Yahya Sebagai Badan Pengelola Rebana
-
Jenazah Korban Heli PK-IWS Tiba di Timika, Kondisi...
-
Gubernur Jabar Gerak Cepat Jalankan 11 Arahan Mendagri, Kemendagri Berikan Apresiasi
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Membelah 24 Adegan Sadis: Kronologi Mantan Polisi Habisi Pacar, dari Jemput Mesra Hingga Kabur
-
Mantan Polisi Peragakan 24 Adegan Sadis Bakar Pacar di Kamar Kos Indramayu
-
Tragedi Gas Bocor di Cianjur: Usai Ganti Tabung Langsung Nyalakan Kompor, Satu Keluarga Terbakar
-
Dedi Mulyadi 'Naksir' RSUD Kota Bogor, Dedie Rachim Beri Lampu Hijau Bersyarat
-
Kursi Tribrata 1 Digoyang, Isu Pergantian Kapolri Jadi Sinyal Kuat Tekanan Politik untuk Listyo