SuaraJabar.id - Seorang Oknum Ketua RT di Cianjur diduga memotong bansos tunai atau BST warganya. Tak tanggung-tanggung, oknum itu bisa memotong hingga Rp 400 ribu dari satu kemuarga penerima manfaat atau KPM.
Dugaan pemotongan bansos ini diungkapkan oleh seorang warga Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur.
Masyarakat yang menerima bansos diintimidasi dan diancam oleh oknum Ketua RT setempat, agar tidak memberitahu terkait adanya pemotongan bansos tersebut.
“Iya kalau sampai bilang, tidak akan dikasih bantuan lagi, ketua RT-nya sampai mengancam begitu,” ujar salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya tersebut, Selasa (3/8/2021).
Dari penelusuran, pemotongan bansos tidak hanya terjadi di desa itu. Ada puluhan KPM di tiga kecamatan wilayah Cianjur yang sama-sama mengeluh bansos yang diterimanya telah disunat.
Pemotongan program BST terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Sindangbarang, Desa Wargasari Kecamatan Kadupandak, dan Desa Mulyasari Kecamatan Agrabinta.
Padahal, bansos seharusnya diambil langsung ke Kantor Pos oleh KPM dan tidak boleh diwakilkan pada pihak manapun.
Termasuk jika akan diwakilkan, meskipun sudah menggunakan surat kuasa, membawa kartu keluarga, dan nama yang mewakili sudah tercantum di KK, tapi bansos tetap tidak dapat diberikan.
Di Desa Jatiasih Kecamatan Sindangbarang, warga tidak menerima secara utuh bansos yang diberikan pemerintah tanpa alasan yang jelas.
Baca Juga: Miris! Masih Ada Rumah Tidak Layak di Cianjur Dihuni 9 Orang
KPM hanya mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu dari yang seharusnya Rp 600 ribu.
“Di sini (Jatiasih, red) cuma dapet Rp 200 ribu, dipotong tapi enggak disebutkan alasannya,” terang Eha (bukan nama sebenarnya) melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat, Hendra Malik membenarkan peristiwa tersebut.
Sebab, ia kerap menerima laporan terkait pemotongan bansos dari masyarakat Cianjur.
“Saya rasa ini biadab sekali orang-orang yang melakukan pemotongan. Karena, dengan kondisi seperti ini masyarakat sedang sangat kesusahan, maka harapannya adalah bantuan dari pemerintah pusat,” jelas dia.
Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa pemotongan bansos tersebut dengan berbagai kendala. Seperti ketakutan, tidak tahu cara melapor, atau adanya intimidasi.
Berita Terkait
-
Pamer AI Registrasi Bansos Buatan Lokal, Luhut: Dipuji Profesor Dunia
-
Pemerintah Mau Salurkan BSU Rp300.000, Anggaran Rp12 Triliun Sudah Disiapkan
-
Aparat TNI/Polri Bakal Blusukan ke RT/RW Himpun Data Penerima Bansos 2027
-
Target 48 Juta Keluarga Terdaftar Perlinsos Digital, Pemerintah Butuh 2,4 Juta Agen
-
Bansos dan KJP Banyak yang Putus, DPRD DKI Desak Pengelolaan Desil Balik ke Daerah
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Rutan Depok Laporkan Dugaan Keterlibatan Petugas ke Polisi, 22 Warga Binaan Turut Diperiksa
-
Geger Video Diduga Pesta Narkoba di Rutan Depok, Barang Terlarang Lolos Masuk Sel
-
Jejak Garang Spesialis Reserse, Irjen Hengki Resmi Duduki Kursi Kapolda Jabar
-
Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Data Center Rp3,5 T: IMB dan Amdal Belum Beres, Kok Bisa?
-
Ini Daftar Lengkap Kapolda, Wakapolda hingga Dirreskrimum Baru