SuaraJabar.id - Sektor kuliner di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sedikit bergairah seiring diperbolehkannya pengunjung makan di tempat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4.
Namun hal itu tidak berlaku bagi objek wisata. Mereka masih dilarang beroperasi setidaknya hingga PPKM Level 4 berakhir pada 23 Agustus 2021 mendatang.
Tak boleh beroperasi, objek wisata di Lembang menjadi sepi dan mirip kota mati.
Berdasarkan pantauan Suara.com pada Kamis (19/8/2021) di kawasan Lembang, arus lalu lintas terpantau lengang. Kendaraan pun masih didominasi pelat Bandung Raya atau D yang merupakan warga lokal.
Baca Juga: Mengenal Bone Broth, Kaldu Kaya Nutrisi yang Jadi Tren Hidup Sehat di Dunia
Diperbolehkannya kafe dan restoran untuk menerima konsumen makan di tempat atau dine in dengan pembatasan ketat sedikit menjadi pembeda dari beberapa pekan lalu. Seperti hanya untuk sekedar makan atau menikmati kopi.
General Manajer Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC), Sapto Wahyudi berharap objek wisata di Bandung Barat segera dibuka kembali.
Sebab, kata dia, ada banyak orang yang menggantungkan rezeki dari kegiatan wisata ini.
"Kita masih tutup ikut aturan pemerintah. Tapi restoran sama penginapan buka sesuai aturan," kata Sapto kepada Suara.com, Kamis (19/8/2021).
Ditegaskan Sapto, pengunjung yang datang ke TWGC hanya dibatasi untuk makan saja. Tidak ada aktivitas untuk menikmati wahana rekreasinya.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Olahan Mie ala Korea, Bisa Bikin Ketagihan!
Bagi yang ingin menikmatinya kuliner di tengah hutan objek wisata tersebut pun, sebelumnya pengelola mematok tarif Rp 50 ribu.
"Restoran tetap buka cuma aturan resto belakangan hutan harus beli dulu (makanan) minimal Rp 50 ribu. Segmennya jalan-jalan gak masuk. Kita masih restoran sama penginapan," jelas Sapto.
Selain itu, bagi masyarakat yang ingin menikmati makan ditengah hutan pinus, pengelola TWGC mensyaratkan sertifikat vaksin COVID-19.
"Syarat vaksin. Kemarin ada yang nanya mau makan doang 30 orangan, nanyain vaksin. Karena diwajibkan, gak jadi," ungkapnya.
Diakuinya sejak pemerintah meperbolehkan makan ditempat ditengah PPKM Level 4 ini, ada peningkatan okupansi kunjungan hanya untuk menikmati kuliner di TWGC. Selain itu, okupansi penginapan pun ada peningkatan.
"Kalau weekend ada peningkatan. Saat awal hanya 1 atau dua keluarga, tapi sekarang bisa 10-15 keluarga ada. Penginapan juga ada 20 persen terisi dari total kapasitas," pungkasnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Dari Pesta Underground Hingga Kuliner Masa Depan: A3000Hidupkan Kembali Jiwa Kreatif Jakarta!
-
10 Tahun Wyl's Jakarta: Masakan Asia Tenggara Dibangkitkan Kembali dengan Sentuhan Modern!
-
5 Kuliner Khas Bengkulu yang Belum Kamu Tahu, Siap-Siap Bikin Ketagihan
-
7 Surga Kuliner Khas di Balikpapan, Dari Kepiting Soka hingga Sate Payau
-
Mieber Restaurant and Cafe, Rekomendasi Kuliner Estetik dengan View Gunung di Trawas
Tag
Terpopuler
- Beda Timnas Indonesia dengan China di Mata Pemain Argentina: Mereka Tim yang Buruk
- Ibrahim Sjarief Assegaf Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia, Ini Profilnya
- Riko Simanjuntak Dikeroyok Pemain Persija, Bajunya Hampir Dibuka
- Pencipta Lagu Tagih Royalti ke Penyanyi, Armand Maulana: Padahal Dulunya Memohon Dinyanyikan
- Berapa Biaya Pembuatan QRIS?
Pilihan
-
Panduan dan Petunjuk Pembentukan Koperasi Merah Putih: Tahapan, Usaha, Serta Pengurus
-
Bobotoh Bersuara: Kepergian Nick Kuipers Sangat Disayangkan
-
Pemain Muda Indonsia Ingin Dilirik Simon Tahamata? Siapkan Tulang Kering Anda
-
7 Rekomendasi HP Rp 5 Jutaan Terbaik Mei 2025, Memori Lega Performa Ngebut
-
5 Mobil Bekas Murah di Bawah Rp80 Juta, Kabin Longgar Cocok buat Keluarga Besar
Terkini
-
Blue Matter Trio dan Kinematics Juarai The 5th Papandayan International Jazz Competition 2025
-
Didukung KUR BRI, Pengusaha Sleman Ini Sukses Sulap Kelor Jadi Olahan Pangan Berkhasiat
-
Modus Baru Peredaran Narkoba Terbongkar di Bandara SIM, AG Asal Bogor Bawa 1 Kg Sabu
-
Ricuh! Acara Masak Besar Bobon Santoso di Bandung Panen Copet, Jurnalis Turut Jadi Korban
-
Ada Apa dengan Pekerja KAI? SP-KAI Bongkar Isu Kesehatan dan Keadilan di Depan DPR RI