SuaraJabar.id - Pada Pemilu tahun 1955, bendera palu arit milik Partai Komunis Indonesia (PKI) berkibar di Alun-alun Cimahi. Sebuah pemandangan yang akan sulit dijumpai saat ini.
Basis PKI di Cimahi ketika itu berada di wilayah Citeureup dan Cipageran.
Belum diketahui secara pasti beberapa besar kekuatan partai berhaluan Marxisme itu di Cimahi. Namun, Cimahi pernah menjadi tempat persembunyian salah satu tokoh kunci PKI, Sjam Kamaruzaman.
Keberadaan PKI semasa menjadi partai politik yang diperhitungkan itu diungkapkan pegiat sejarah, Machmud Mubarok kepada Suara.com pada Senin (6/9/2021).
PKI dibentuk tahun 1914 Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Social Democratische Vereniging (ISDV). ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Sneevliet pada tahun 1914.
Sneevliet memiliki misi untuk menanamkan paham marxisme-komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia.
Pada kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH).
Pada tahun 1924 diadakan kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kemudian tahun 1955 PKI ikut serta dalam Pemilu. Meski sebelum Pemilu, tepatnya tahun 1948 ada pemberontakan PKI Madiun, partai tersebut tetap mendapat dukungan.
Terbukti mereka menempati peringkat keempat hasil perolehan suara.
Baca Juga: Persita Gelar Evaluasi Jelang Lawan Persib Bandung
"Yang pasti ketika tahun tahun 1955 ada foto Pemilu, itu bendera PKI banyak. Kemungkinan sudah meraup suara di Cimahi," kata Machmud.
Sekitar 10 tahun setelah Pemilu pertama, tepatnya tahun 1965 muncul Gerakan 30 September atau yang dikenal G30SPKI, yang merupakan gerakan untuk mengkudeta pemerintahan Presiden Soekarno.
Setelah peristiwa itu, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Mayor Jenderal Soeharto pun diperintahkan untuk untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
Upaya bersih-bersih dari PKI pun dilakukan di Cimahi yang kalau itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung.
"Setelah para jenderal ditangkap, Suharto mengintruksikan untuk melakukan pembersihan. Termasuk di Cimahi yang sudah diketahui ada PKI," ungkap Machmud.
Ketika bersih-bersih dari PKI mulai dilakukan, Sjam Kamaruzaman atau juga dikenal Kamarusaman bin Achmad Mubaidah dan Sjam yang merupakan anggota kunci dari PKI disebut sempat disembunyikan di salah satu rumah di Cimahi.
Berita Terkait
-
Jadwal Proliga 2026 Hari Ini: JPE Tandang Electric, Bandung bjb Hadapi Livin Mandiri
-
Pesan Orang Nomor 1 The Jakmania untuk Skuad Persija Jelang Laga Panas Kontra Persib Bandung
-
Marc Klok Beberkan Kondisi Persib Bandung Jelang Lawan Persija Jakarta
-
Bojan Hodak Buka Suara Mengenai Peluang Persib Bandung Datangkan Lagi Pemain Naturalisasi
-
Cedera, Persib Bandung Tanpa Andrew Jung saat Hadapi Persija Jakarta
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
BRI-Kemenpora Dorong Atlet SEA Games 2025 Jadi Juara di Arena dan Finansial
-
Masjid Raya Bandung Tak Lagi Jadi Aset Pemprov Jabar? Dedi Mulyadi: Tak Boleh Dibiayai APBD
-
Kemenpora dan BRI Salurkan Bonus Atlet yang Sukses di SEA Games 2025
-
Rudy Susmanto Minta Anggaran 2026 Kabupaten Bogor Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
-
Warisan Utang Rp621 Miliar Hantui Jabar, Dedi Mulyadi Sebut Ruang Fiskal 2026 Terpukul Telak