SuaraJabar.id - Dalam Forum Group Discusion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, hal ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah, yang dapat memberikan kepastian para guru honorer dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
"Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes," kata Muzani, dalam sambutan FGD seputar pendidikan, di Jabar, Selasa (21/9/2021).
Soal administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK. Karena itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini mengusulkan agar guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, seharusnya tidak perlu tes.
"Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka," ujar Muzani.
Menurutnya, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honorer seadanya, mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil . Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depan mereka.
FGD dengan tema "Pola Pendidikan Pasca Covid-19" ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan di Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, Muzani juga menyampaikan, di awal pemerintahan keduanya, Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin bertekad akan meningkatkan sumber daya manusia, namun Covid-19 yang menimpa dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi.
"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyainya," ujar Muzani.
Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet.
Baca Juga: Guru Honorer Penderita Stroke Digendong Demi Tes PPPK dan 5 Berita Viral Lainnya
"Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ujarnya.
Kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan, karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia, karena sarana dan prasarana belajar dengan cara online ternyata belum merata.
Berita Terkait
-
Keluh Kesah Honorer Peserta Tes SKD PPPK di Kalbar, Kecewa Passing Grade Terlalu Tinggi
-
Terungkap Penyebab Guru Honorer Kalbar Banyak Gagal Kompetensi
-
Perjuangan Guru Honorer Penderita Stroke Digendong Demi Tes PPPK
-
Viral Kelakuan Bocil Saat Belanja di Minimarket dan 5 Berita Populer Lainnya
-
Viral Guru Ngeluh Tak Lolos Tes PPPK, Bingung Syarat Guru di Indonesia: Seperti Apa?
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf atas Insiden Intimidasi Videografer
-
Detik-Detik Menegangkan! Ibu Hamil Melahirkan di Kereta, Dokter Spesialis Kandungan Turun Tangan
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
-
KPK Periksa Bupati Bogor soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab
-
BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026