SuaraJabar.id - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan konvergensi untuk memastikan program penyelesaian kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan Wapres Ma'ruf ketika memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, yakni Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang, di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).
"Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi, mulai dari saat perencanaan sampai ada saat implementasi di lapangan; sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," kata Wapres dikutip dari Antara.
Untuk dapat mencapai sasaran penerima manfaat dengan tepat, Wapres mengatakan perlu ada pemutakhiran data terkait kelompok penerima manfaat bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Masih Berlangsung, Link Live Streaming Futsal PON XX Papua 2021 Jabar Vs Jatim
Oleh karena itu, Wapres meminta jajaran Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten terkait untuk segera memutakhirkan data dan informasi kelompok penerima manfaat di setiap kabupaten.
"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," ujarnya.
Jawa Barat merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi target penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021.
Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Barat sebanyak 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Rincian angka penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten tersebut ialah 90.480 jiwa di Kabupaten Cianjur, 93.480 jiwa di Kabupaten Bandung, 69.090 jiwa di Kabupaten Kuningan, 106.690 jiwa di Kabupaten Indramayu dan 106.780 jiwa di Kabupaten Karawang.
Baca Juga: Bikin Bengek! Tunggu Lampu Hijau di Jalan, Pria ini Lakukan Hal Tak Terduga
Turut hadir dalam rapat bersama Wapres tersebut ialah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Cianjur Herman Suherman, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Kuningan Acep Purnama, Bupati Indramayu Nina Gustina Da’i Bachtiar dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Berita Terkait
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Minta Waktu Susun Eksepsi Tapi Ditolak Hakim, Tim Hasto: Kami Bukan Bandung Bondowoso
-
Dedi Mulyadi Rencana Revolusi Pendidikan di Jabar: Masuk Sekolah Lebih Pagi, Guru Favorit Mengajar Murid Miskin
-
Temukan Pelanggaran, Kemendag Segel Produsen Minyakita di Karawang
Tag
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Pemkab Bandung Salurkan Rp25,5 Miliar untuk Korban Gempa Bumi di Kecamatan Kertasari
-
Hadiri Sertijab Kepala BPK, Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Audit Alih Fungsi Lahan di Jabar
-
Kukuhkan Ketua TP PKK Jabar dan Lantik Pengurus, Gubernur Dedi Mulyadi: Provinsi Jabar Akan Berikan Stimulus
-
Dedi Mulyadi Harap BPK Ikut Audit Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat
-
Gubernur Dedi Mulyadi: Sertifikat Tanah di Sempadan Sungai akan Dicabut