Soal Calon di Pilpres 2024, Ketua DPD PDIP Manut Megawati

SuaraJabar.id - Para Ketua DPD PDI Perjuangan menyerahkan soal calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Mereka mengaku bakal tetap fokus dengan penugasan dari Megawati untuk melakukan konsolidasi di daerahnya masing-masing.

Sejumlah ketua DPD PDIP mengatakan hal itu saat mengikuti Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Sabtu (30/10) hingga Minggu (31/10/2021)..

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud, mengatakan Rakor Pra Rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan pemilu dan Pilpres 2024.

Baca Juga: Heboh PDIP Usul Tutup Pesantren di Seluruh Indonesia, Begini Faktanya

Dengan melakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan, baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah.

"Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin dikutip dari Antara, Minggu (31/10/2021).

Soal Capres-cawapres, Muslahuddin mengatakan bahwa seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Yang penting tugas kami adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ujar Muslahuddin.

Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan perhatian utama pihaknya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.

Baca Juga: Milenial Dan Gen Z Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024

Sementara soal capres-cawapres, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.

"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.

Pihaknya di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres karena itu hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri menegaskan bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan.

Selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat.

Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.