Geruduk Gedung Sate, Bandung Berisik: COP26 adalah Pertemuan Para Pembohong

SuaraJabar.id - Gabungan organisasi pegiat lingkungan, lembaga bantuan hukum dan HAM, pelajar-mahasiswa, dan berbagai elemen lainnya yang tergabung dalam Bandung Berisik (Bersatu Selamatkan Iklim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/11/2021).

Dalam aksi tersebut, beberapa isu yang disuarakan menyangkut kerusakan lingkungan atau ekologis, permasalahan HAM, hingga pelemahan demokrasi yang terjadi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Semua itu dipandang saling bertaut.

Khusus mengenai isu lingkungan, yang turut jadi sorotan adalah gelaran COP26 atau Conference of Parties ke-26. Diketahui, acara yang mempertemukan para kepala negara itu diwacanakan guna membahas sikap global terhadap isu perubahan iklim.

Namun, elemen Bandung Berisik menilai bahwa pertemuan itu sejatinya hanya bualan. Pasalnya, negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia, pada kenyataannya dipandang gemar melakukan perusakan lingkungan atas nama pembangunan.

Baca Juga: Cuitannya Tuai Kritik, Menteri Siti: Pesan Presiden Jokowi Jelas, Harus Ada Keseimbangan

"Pemerintah membawa empat poin dalam COP26. Kualitas lahan, kualitas air, kualitas laut, dan kualitas udara. Faktanya, di Indonesia, khususnya Jawa Barat bagian utara dan selatan mengalami krisis di semua poin itu," ungkap Amel, relawan Solar Generation di sela aksi.

Amel menyebut, proyek yang merusak lingkungan di Jawa Barat salah satunya adalah PLTU batu bara di Indramayu. Hal ini turut disorot oleh Pengkampanye Urban WALHI Jabar, Klisjart.

Dalam catatan WALHI Jabar, sudah ada empat PLTU batu bara di pesisir utara dan satu di pesisir selatan Jawa Barat. Jumlah itu masih akan bertambah tiga lagi di pesisir utara. Adapun, nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat sebesar 61,59 poin, berada di urutan empat terbawah dari 33 provinsi.

"PLTU batu bara merupakan salah satu penyumbang emisi paling besar dan pencemar dari proses pembakaran batu bara yang asapnya dilepas ke udara. Limbah air panas bekas pendinginan dan kerja pembangkit dibuang ke perairan laut, sehingga mengganggu ekosistem pesisir dan laut utara Jawa Barat," kata Klisjart dalam pernyataannya.

"Di tataran tapak, alih fungsi lahan akibat pembangunan PLTU batu bara merampas mata pencaharian dan membuat suram masa depan para buruh tani, petambak garam, dan nelayan kecil," imbuhnya.

Baca Juga: Gugatan soal Kepemilikan Satwa Dilindungi Ditolak, Walhi Sumut: Logika Hakim Keliru

Sementara itu, perwakilan massa aksi lainnya, Pram dari Extenction Rebellion Bandung mengatakan, aksi Bandung Berisik adalah sikap protes dan kemuakan sipil melihat tindak tanduk pemerintah yang tidak peduli pada lingkungan.

Pram menegaskan, untuk menghayati kerusakan lingkungan yang terjadi bisa dengan menyadari peristiwa yang terdekat, termasuk bencana banjir dan longsor di Kota Bandung sendiri.

"Ini jadi satu bukti. Kita tidak perlu bicara soal riset dampak krisis ekologis, bisa dirasakan oleh pengalaman sendiri secara empiris. Indikasinya, curah hujan tidak stabil itu karena kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global," katanya.

"Belum lagi, Kota Bandung terus dihantam oleh pembangunan perumahan, hotel, dan lainnya, seperti kawasan Bandung Utara," imbuhnya.

Dengan segala krisis ekologis yang terjadi, kembali ke soal COP26, Pram melabeli pertemuan internasional itu hanya menjadi ajang pertemuan para pembohong.

"Kami mengklaim bahwa COP26 bukan pertemuan yang membahas lingkungan, itu hanya pertemuan pebisnis dan pembohong untuk membicarakan profit mereka ke depan dengan mengeksploitasi alam," tandasnya.