SuaraJabar.id - Gabungan organisasi pegiat lingkungan, lembaga bantuan hukum dan HAM, pelajar-mahasiswa, dan berbagai elemen lainnya yang tergabung dalam Bandung Berisik (Bersatu Selamatkan Iklim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/11/2021).
Dalam aksi tersebut, beberapa isu yang disuarakan menyangkut kerusakan lingkungan atau ekologis, permasalahan HAM, hingga pelemahan demokrasi yang terjadi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Semua itu dipandang saling bertaut.
Khusus mengenai isu lingkungan, yang turut jadi sorotan adalah gelaran COP26 atau Conference of Parties ke-26. Diketahui, acara yang mempertemukan para kepala negara itu diwacanakan guna membahas sikap global terhadap isu perubahan iklim.
Namun, elemen Bandung Berisik menilai bahwa pertemuan itu sejatinya hanya bualan. Pasalnya, negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia, pada kenyataannya dipandang gemar melakukan perusakan lingkungan atas nama pembangunan.
Baca Juga: Cuitannya Tuai Kritik, Menteri Siti: Pesan Presiden Jokowi Jelas, Harus Ada Keseimbangan
"Pemerintah membawa empat poin dalam COP26. Kualitas lahan, kualitas air, kualitas laut, dan kualitas udara. Faktanya, di Indonesia, khususnya Jawa Barat bagian utara dan selatan mengalami krisis di semua poin itu," ungkap Amel, relawan Solar Generation di sela aksi.
Amel menyebut, proyek yang merusak lingkungan di Jawa Barat salah satunya adalah PLTU batu bara di Indramayu. Hal ini turut disorot oleh Pengkampanye Urban WALHI Jabar, Klisjart.
Dalam catatan WALHI Jabar, sudah ada empat PLTU batu bara di pesisir utara dan satu di pesisir selatan Jawa Barat. Jumlah itu masih akan bertambah tiga lagi di pesisir utara. Adapun, nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat sebesar 61,59 poin, berada di urutan empat terbawah dari 33 provinsi.
"PLTU batu bara merupakan salah satu penyumbang emisi paling besar dan pencemar dari proses pembakaran batu bara yang asapnya dilepas ke udara. Limbah air panas bekas pendinginan dan kerja pembangkit dibuang ke perairan laut, sehingga mengganggu ekosistem pesisir dan laut utara Jawa Barat," kata Klisjart dalam pernyataannya.
"Di tataran tapak, alih fungsi lahan akibat pembangunan PLTU batu bara merampas mata pencaharian dan membuat suram masa depan para buruh tani, petambak garam, dan nelayan kecil," imbuhnya.
Baca Juga: Gugatan soal Kepemilikan Satwa Dilindungi Ditolak, Walhi Sumut: Logika Hakim Keliru
Sementara itu, perwakilan massa aksi lainnya, Pram dari Extenction Rebellion Bandung mengatakan, aksi Bandung Berisik adalah sikap protes dan kemuakan sipil melihat tindak tanduk pemerintah yang tidak peduli pada lingkungan.
Berita Terkait
-
Warga Jabar yang Taat Pajak Jangan Iri karena Tak Dapat Pemutihan, Dedi Mulyadi Siapkan Surprise
-
Lama Tak Muncul di TV, Dwi Yan Ungkap Alasannya Banting Setir Jadi Pengusaha Tambang
-
H-2 Lebaran, Arus Mudik di Tol Cipali Ramai Lancar
-
Roy Marten Terlibat Tambang Ilegal di Jambi? Ini Klarifikasinya!
-
Ragam Pesan-pesan Lucu dan Mengharukan Pemudik Motor di Kalimalang
Tag
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Terupdate April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
-
Donald Trump Resmi Umumkan Tarif Baru, Ekonomi Indonesia Terancam Kena Dampak!
-
Antara Pangan Instan dan Kampanye Sehat, Ironi Spanduk di Pasar Tradisional
Terkini
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?
-
Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar, Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Ekonomi di Pegunungan Jabar
-
Menjelang Lebaran, Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang