SuaraJabar.id - Aksi sweeping dan blokade jalan mewarnai pergerakan ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat pada Senin (22/11/2021). Mereka hendak bergerak mengepung Kantor Bupati Bandung Barat.
Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh dan pekerja di Bandung Barat itu melakukan aksi mogok massal untuk untuk menolak kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten UMK yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Para buruh mulai bergerak dari kawasan industri Batujajar menuju arah Cimareme dengan berjalan kaki alias longmarch.
Sebagian buruh juga mendatangi setiap pabrik untuk mengajak buruh lainnya melakukan aksi yang sama.
Akibat aksi ini, Jalan Cimareme dari arah Padalarang maupun arah Kota Cimahi sempat lumpuh. Terutama saat mereka melakukan aksi memblokade jalan sambil berorasi di tengah jalan.
"Kami menutup total jalan biar pemerintah mengerti bahwa buruh itu tidak tinggal diam dalam menolak kenaikan upah menggunakan PP nomor 36 ini," kata Ketua Pengurus Serikat Perusahaan (PSP) SPN KBB, Aris Rismawan di sela aksi.
Selain itu, kata dia, sebagian buruh juga melakukan aksi sweeping ke setiap perusahaan yang ada di daerah Batujajar dan Jalan Industri supaya buruh yang melakukan aksi mogok massal dan unjuk rasa ini bisa lebih banyak.
"Sekarang kita sudah sweeping dibeberapa perusahaan, untuk mengajak buruh yang masih kerja dengan cara kita gedor perusahaannya secara langsung," kata Aris.
Aksi sweeping tersebut, kata dia, akan dilakukan selama aksi mogok massal dilakukan hingga 25 November 2021 mendatang lantaran para buruh dari berbagai serikat pekerja sudah sepakat melakukan aksi yang sama.
"Tadi sudah ada 5 perusahaan yang kita gedor (sweeping), rencana kita akan terus sweeping setiap hari untuk mengeluarkan masa yang lebih banyak biar pemerintah bisa lebih peka," terang dia.
Baca Juga: Tetapkan UMP Jakarta 2022 Rp 4.453.935, Anies Gagas 7 Program untuk Buruh
Ditegaskannya, para buruh meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan untuk mengabaikan PP Nomor 36. Mereka meminta upah tahun 2022 naik 10 persen.
"Tuntutan kita hanya satu, naikan upah sebesar 10 persen," tukas Aris.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan UMP Jabar menggunakan skema yang diatur di PP Pengupahan turunan dari UU Cipta Kerja.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu
-
Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki
-
Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?
-
Bakal Ada Aksi Bergelombang 15-30 Oktober di Tiap Daerah, Ini 3 Tuntutan Utama Buruh!
-
Tuntut Kenaikan Upah Minimum 2027 hingga 9,5 Persen, Buruh Desak Pemerintah Putuskan 1 November
Terpopuler
- Mudah, Ini Cara Menghentikan Spam Call di HP Android dan iPhone
- Pengamat Nilai Manuver KSP Listyo Bongkar Hambatan Birokrasi Jadi Investasi Jangka Panjang
- Pengacara Kamaruddin Simanjuntak Sakit Apa? Meninggal Dunia di Usia 52 Tahun
- 5 Rekomendasi Sepatu untuk Jalan Kaki 20 Ribu Langkah, Empuk dan Tidak Cepat Pegal
- Cara Menggunakan Minyak Zaitun Mustika Ratu untuk Wajah dan Rambut
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Guru SMP Ditodong Senjata di Depan Sekolah, Begal Gasak Motor, Polisi Buru Pelaku
-
BRI Sambut HUT ke-131 dengan Semangat Transformasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Gejala Keracunan Siswa SMPN 2 Cisarua Muncul Kurang dari 30 Menit Usai Konsumsi MBG
-
Sampel MBG SMPN 2 Cisarua Diuji di Lab, Rudy Susmanto Tunggu Hasil untuk Tentukan Langkah
-
Orang Tua Ungkap Detik-detik Siswa SMPN 2 Cisarua Bogor Diduga Keracunan Susu MBG