SuaraJabar.id - Sejarah Kota Cimahi sangat menarik untuk dibahas dan diulas, sebab kota yang masuk dalam wilayah Jawa Barat dan Bandung raya ini dulunya masuk wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu asal-usul nama Cimani juga tak banyak orang tahu.
Nama Cimahi terdiri dari kata Ci dan Mahi. Dalam bahasa Sunda Ci artinya air dan mahi artinya cukup. Sehingga Cimahi dapat diartikan air yang cukup. Sementara itu dalam bahasa sanskerta Cimahi memiliki makna pancaran cahaya bumi atau energi bumi.
Nama daerah itu dinamakan Cimahi karena dimungkinkan diambil dari sebuah sungai yang mengalir di daerah sekitarnya. Air di sana menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Nama Cimahi dikenal sejak 1811. Pada masa penjajahan Belanda, saat itu Gubernur Jendral Willem Daendels membuat Jalan Anyer-Panarukan. Tempat yang saat ini digunakan sebagai Alun-Alun Cimahi dulunya dipakai untuk pos penjagaan.
Baca Juga: Rencana Revitalisasi Stadion Sangkuriang Bikin Kecewa, Ternyata Gara-gara Ini
Cimahi semakin dikenal setelah ada pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur dan juga pembuatan stasiun kereta api di Cimahi (1874-1893). Selain itu pada 1886 dibangun pusat pendidikan militer dengan fasilitas rumah sakit dan rumah tahanan militer.
Seiring berjalannya waktu, Cimahi ditetapkan sebagai kecamatan berdasarkan lampiran staad 1935. Dan pada 1962, Cimahi menjadi kawedanaan atau distrik yang meliputi distrik Cimaho, Padalarang, Batujajar dan Cipatat.
Berdasarkan UU No.5/1974 tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No 29/1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, status kecamatan berubah menjadi Kota Administratif yang berada di bawah naungan Kabupaten Bandung.
Saat itu Cimahi menunjukkan perkembangan yang pesat, terutama di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Sehingga beban tugas dan wewenang kerja dalam pemerintahan juga bertambah. Pada puncaknya, Cimahi diangkat menjadi daerah kota otonom pada 2001. Hal itu berdasarkan UU No.9/2001.
Kewenangan Kota Cimahi sebagai daerah kota otonom mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan. Diantaranya pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, lingkungan hidup dan lain-lain.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Klaster Sekolah Kota Cimahi Bertambah
Kota Cimahi dijuluki sebagai Kota tentara. Sebab di Cimahi terdapat sejumlah pusat pendidikan tentara. Diantaranya Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdikarmed), Pusat Pendidikan Pengetauan Umum Militer (Pusdikpengmilium), Sekolah Pelatih Infanteri Pusat Pendidikan Infanteri (SPI Pusdikif) dan Pusat Pendidikan Militer (Pusdikpom).
Berita Terkait
-
Sejumlah 4.200 Pasangan Non Islam di Cimahi Belum Sah Secara Negara
-
Profil Dikdik Suratno Nugrahawan, Pj Wali Kota Cimahi Dicopot Mendagri Buntut Inflasi Tinggi
-
Kasus Suap, Mantan Wali Kota Cimahi Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta
-
Mantan Walkot Cimahi Ajay M Priatna Kembali Disidang Soal Suap Eks Penyidik KPK
-
Apes Banget! Baru Juga Keluar dari Penjara, Eks Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK Lagi
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
Pilihan
-
Demi Jay Idzes Merapat ke Bologna, Legenda Italia Turun Gunung
-
Misi Mathew Baker di Piala Asia U-17 2025: Demi Negara Ibu Tercinta
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
Terkini
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?
-
Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar, Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Ekonomi di Pegunungan Jabar