SuaraJabar.id - Pemkab Bandung Barat akhirnya mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022 sesuai keinginan buruh saat rapat pleno Dewan Pengupahan.
Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar pada Rabu (24/11/2021), butuh meminta upah tahun depan naik sebesar 7 persen atau Rp 227.379,82 dibandingkan tahun ini.
Jika rekomendasi ini direstui Pemprov Jabar, upah minimum di Bandung Barat tahun 2022 naik menjadi Rp 3.475.663,11. UMK tahun depan rencananya akan diputuskan hari ini, Kamis (25/11/2021) oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Kita rekomendasikan tahun depan UMK naik 7 persen. Keputusan ini saya ambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan terhadap buruh," terang Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.
Hengky mengklaim, rekomendasi kenaikan UMK Bandung Barat merupakan angka tertinggi di Jawa Barat.
Pasalnya, 27 kabupaten/kota di Jabar tak ada yang melebihi angka 1 persen mengusulkan kenaikan upah tersebut.
"Kalau kita lihat dari kabupaten kota lain, KBB usulan kenaikannya paling tinggi. Tapi tetap ini hanya rekomendasi, keputusan final ada di Pemprov Jabar," tegasnya.
Besaran kenaikan UMK tahun 2022 yang diusulkan Hengky itu sendiri artinya tak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebab jika menggunakan skema tersebut upah di Bandung Barat tak mengalami kenaikan.
Baca Juga: Emosi Ditagih Utang secara Kasar, Abi Nekat Tebas Leher Agus hingga Tewas
Sebelumnya, Pemerintah pusat telah mengeluarkan ancaman sandi, teguran hingga pemecatan terhadap gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah.
Saat ditanya mengenai sanksi tersebut, Hengky mengatakan hal tersebut merupakan resiko.
Dirinya hanya berupaya merealisasikan tuntutan buruh. Selebihnya, keputusan ada di Pemprov Jabar.
"Kalau sanksi, itu resiko kita. Tapi kan kita hanya rekomendasi saja. Keputusan ada di provinsi," tandasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Kreatif Saja Tak Cukup, UMK Kuliner Perlu Bimtek untuk Tembus Pasar Lebih Luas
-
Gig Economy Hingga Universal Basic Income: Beranikah Indonesia Mengubah Konsep UMR 8 Jam Kerja?
-
Kasus Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Tuntut Transparansi dan Sanksi Tegas
-
Akses Ditutup Ahli Waris, 8 Ruang Kelasa di SDN Bunisari Tak Bisa Dipakai
-
UMK Kabupaten vs Kota: Jaraknya Cuma Kilometer, Tapi Nasibnya Kok Beda Jauh?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Sebut Uang yang Disita Tabungan Arisan Istri, Ono Surono Buka Suara Soal Kasus Suap Bekasi
-
Aset Perusahaan Laku Terjual, Tapi Pesangon Eks Karyawan PT TML Sukabumi Tak Kunjung Cair
-
Garis Kuning Terpasang! Praktik Tambang Emas Ilegal di Cibitung Akhirnya Disikat
-
Usut Suap Lahan Tapos, KPK Cecar Pejabat MA Soal 'Jual Beli' Mutasi Hakim PN Depok
-
5 Poin Penting di Balik Kasus Jual Beli Jabatan ASN Bogor, Kini Dilimpahkan ke Polisi