Disebut Tak Faham Substansi usai Walk Out dari Paripurna RAPBD, PSI Angkat Bicara

Sebab, Kota Bandung di bawah kepemimpinan Oded M Danial tidak punya visi dan arah pembangunan yang jelas sehingga mengalami kemunduran dari tahun ke tahun.

“Kami melihat kondisi Kota Bandung saat ini sedang tidak baik-baik saja. Contohnya sekarang, di musim hujan ada banyak sekali jalanan di Kota Bandung yang banjir, bahkan dari data ada 68 titik berpotensi banjir, tapi kita melihat permasalahan itu tidak tercermin di dalam anggaran,” kata dia.

Legislator DPRD termuda itu melanjutkan, postur anggaran dalam RAPBD 2022 Kota Bandung juga semakin tidak mencerminkan penyelesaian permasalahan warga Kota Bandung, misalnya, anggaran penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang turun signifikan dari periode pemerintahan sebelumnya.

“Anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (dulu Dinas PU) anggarannya itu hanya Rp 200 miliar sekian, tidak sampai Rp 300 miliar. Padahal di zaman Kang Emil anggaran Dinas PU itu bisa Rp 800 miliar. Jadi yang kita mau lihat ini sejauh mana sih langkah Pemkot Bandung untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga Bandung,” paparnya.

Lebih jauh Chris menambahkan, alokasi belanja modal Kota Bandung yang hanya 9,4 persen atau Rp 626 miliar, jauh dari kondisi ideal yang harusnya mencapai 30–40%.

“Bagaimana caranya kita benahi Kota Bandung ini? Ya secara anggaran harus lebih besar untuk belanja modal, untuk pembangunan kolam retensi, pembangunan gorong-gorong yang lebih besar, tol-tol air. Hal-hal seperti itu yang kami pinginnya dimasukkan dalam RAPBD, tapi justru kita lihat sebaliknya,” ujar Chris.

Ia juga mengkritisi postur RAPBD 2022 Kota Bandung yang 37% bakal dihabiskan untuk belanja pegawai, jauh melebihi anggaran belanja modal. Terlebih ada rencana kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp 20 juta.

“Postur belanja pegawai di atas 30 persen itu gak bagus, yang harusnya dibesarkan itu postur belanja modal, bahkan yang disarankan belanja modal itu 30 persen. Kota Surabaya belanja modalnya 20% lho dan terbukti hasilnya ada. Kenapa kita gak coba menyisir anggaran dengan baik dan kita alokasikan anggaran untuk yang lebih kelihatan? Belanja modal yang pasti bermanfaat buat warga Kota Bandung,” imbuhnya.

Baca Juga: Bantu Beban Buruh akibat UMK 2022 Tak Naik, Pemkab Bandung Barat Bakal Lakukan Ini