SuaraJabar.id - Pemerintah didesak untuk segera menggunakan vaksin halal untuk masyarakat. Permasalahan halal soal vaksin memang membuat masyarakat bertanya-tanya.
Pasalnya, terdapat banyak jenis vaksin yang telah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (UEA). Akan tetapi, tidak semuanya memiliki sertifikat halal dari MU.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera menggunakan vaksin halal.
Menurutnya, saat ini sudah banyak vaksin halal. Selain itu, masa darurat vaksinasi dianggap telah lewat.
"Sejak awal, persoalan halal ini telah banyak dipertanyakan. Mungkin karena kedaruratan, pada waktu itu semua vaksin diperbolehkan. Sekarang, sudah ada banyak vaksin yang halal, tentu persoalan kehalalan ini wajar diungkit kembali," ujar Saleh, dikutip dari Telisik.id--jaringan Suara.com.
Persoalan kehalalan vaksin rupanya membuat masyarakat ada yang ragu bahkan tidak mau divaksin.
Oleh karena itu pemerintah kembali didesak untuk memprioritaskan penggunaan vaksin halal.
"Bayangkan, vaksin ini kan akan membantu pertahanan tubuh. Akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Lalu kalau yang dipakai tidak halal, bagaimana?" lanjutnya.
Saleh Daulay mempertanyakan pemilihan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Ia curiga bahwa soal kehalalan tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Kepri Masuk Nominasi KPI Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
"Perlu juga ditanya ke pemerintah, apakah aspek halal ini menjadi kriteria ketika memilih vaksin? Jangan-jangan ini tidak termasuk. Mestinya ini yang menjadi kriteria utama, selain harus produksi dalam negeri," ujarnya.
Lebih lanjut, Saleh meminta agar MUI mengumumkan nama-nama vaksin yang telah bersertifikat halal.
"Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat mengetahui dengan baik. Dari situ kemudian ada pilihan yang bisa dijadikan rujukan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Wakapolda Sebut Ada 1 Daerah di Lampung yang 10 Ribu Warganya Belum Divaksin
-
Benarkah Vaksin Covid-19 Intranasal Efektif Lawan Varian Omicron? Simak Kata Ahli
-
Polisi Dumai Buka Posko Vaksinasi untuk Pengendara
-
2021, Momentum Kebangkitan Umat Manusia di Tengah Pandemi COVID-19
-
Kepri Masuk Nominasi KPI Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
BBM Non-Subsidi Naik Drastis: 5 Langkah Efisiensi Walikota Bandung untuk Hemat Anggaran
-
Skor PCMB Jabar 2026 Menyusut? Dedi Mulyadi: Jangan Panik, Itu Penyesuaian Sertifikat Prestasi
-
Pertamax Tembus Rp16.250, Walikota Bandung Instruksikan Langkah Efisiensi Besar-besaran
-
Bupati Tegaskan Karawang Anti Gay, Dedi Mulyadi Dorong Tindakan Nyata di Lapangan
-
Sikapi Pesta LGBT Karawang, Dedi Mulyadi Gagas Pembinaan di Barak Militer