SuaraJabar.id - Pemerintah didesak untuk segera menggunakan vaksin halal untuk masyarakat. Permasalahan halal soal vaksin memang membuat masyarakat bertanya-tanya.
Pasalnya, terdapat banyak jenis vaksin yang telah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (UEA). Akan tetapi, tidak semuanya memiliki sertifikat halal dari MU.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera menggunakan vaksin halal.
Menurutnya, saat ini sudah banyak vaksin halal. Selain itu, masa darurat vaksinasi dianggap telah lewat.
"Sejak awal, persoalan halal ini telah banyak dipertanyakan. Mungkin karena kedaruratan, pada waktu itu semua vaksin diperbolehkan. Sekarang, sudah ada banyak vaksin yang halal, tentu persoalan kehalalan ini wajar diungkit kembali," ujar Saleh, dikutip dari Telisik.id--jaringan Suara.com.
Persoalan kehalalan vaksin rupanya membuat masyarakat ada yang ragu bahkan tidak mau divaksin.
Oleh karena itu pemerintah kembali didesak untuk memprioritaskan penggunaan vaksin halal.
"Bayangkan, vaksin ini kan akan membantu pertahanan tubuh. Akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Lalu kalau yang dipakai tidak halal, bagaimana?" lanjutnya.
Saleh Daulay mempertanyakan pemilihan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Ia curiga bahwa soal kehalalan tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Kepri Masuk Nominasi KPI Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
"Perlu juga ditanya ke pemerintah, apakah aspek halal ini menjadi kriteria ketika memilih vaksin? Jangan-jangan ini tidak termasuk. Mestinya ini yang menjadi kriteria utama, selain harus produksi dalam negeri," ujarnya.
Lebih lanjut, Saleh meminta agar MUI mengumumkan nama-nama vaksin yang telah bersertifikat halal.
"Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat mengetahui dengan baik. Dari situ kemudian ada pilihan yang bisa dijadikan rujukan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Wakapolda Sebut Ada 1 Daerah di Lampung yang 10 Ribu Warganya Belum Divaksin
-
Benarkah Vaksin Covid-19 Intranasal Efektif Lawan Varian Omicron? Simak Kata Ahli
-
Polisi Dumai Buka Posko Vaksinasi untuk Pengendara
-
2021, Momentum Kebangkitan Umat Manusia di Tengah Pandemi COVID-19
-
Kepri Masuk Nominasi KPI Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Catat Tanggalnya! CGM Bogor 1-3 Maret 2026: Perayaan Unik Harmoni in Diversity
-
Komisi III DPR Kawal Ketat Kasus Kematian NS, Desak Jerat Ibu Tiri dengan Hukuman Maksimal
-
KPK Turun Tangan! Proyek Besar Pemkab Bogor Kini Diawasi Ketat Biar Tak Jadi Ladang Korupsi
-
Geger Korupsi Anggaran 2024-2025, Kantor Kesbangpol Sumedang Digeledah Jaksa
-
Aksi Dini Hari Bupati Bogor Rudy Susmanto, Pimpin Korve Tambal Lubang Jalur Parung-Kemang