SuaraJabar.id - Pemerintah didesak untuk segera menggunakan vaksin halal untuk masyarakat. Permasalahan halal soal vaksin memang membuat masyarakat bertanya-tanya.
Pasalnya, terdapat banyak jenis vaksin yang telah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (UEA). Akan tetapi, tidak semuanya memiliki sertifikat halal dari MU.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera menggunakan vaksin halal.
Menurutnya, saat ini sudah banyak vaksin halal. Selain itu, masa darurat vaksinasi dianggap telah lewat.
"Sejak awal, persoalan halal ini telah banyak dipertanyakan. Mungkin karena kedaruratan, pada waktu itu semua vaksin diperbolehkan. Sekarang, sudah ada banyak vaksin yang halal, tentu persoalan kehalalan ini wajar diungkit kembali," ujar Saleh, dikutip dari Telisik.id--jaringan Suara.com.
Persoalan kehalalan vaksin rupanya membuat masyarakat ada yang ragu bahkan tidak mau divaksin.
Oleh karena itu pemerintah kembali didesak untuk memprioritaskan penggunaan vaksin halal.
"Bayangkan, vaksin ini kan akan membantu pertahanan tubuh. Akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Lalu kalau yang dipakai tidak halal, bagaimana?" lanjutnya.
Saleh Daulay mempertanyakan pemilihan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Ia curiga bahwa soal kehalalan tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Kepri Masuk Nominasi KPI Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
"Perlu juga ditanya ke pemerintah, apakah aspek halal ini menjadi kriteria ketika memilih vaksin? Jangan-jangan ini tidak termasuk. Mestinya ini yang menjadi kriteria utama, selain harus produksi dalam negeri," ujarnya.
Lebih lanjut, Saleh meminta agar MUI mengumumkan nama-nama vaksin yang telah bersertifikat halal.
"Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat mengetahui dengan baik. Dari situ kemudian ada pilihan yang bisa dijadikan rujukan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Wakapolda Sebut Ada 1 Daerah di Lampung yang 10 Ribu Warganya Belum Divaksin
-
Benarkah Vaksin Covid-19 Intranasal Efektif Lawan Varian Omicron? Simak Kata Ahli
-
Polisi Dumai Buka Posko Vaksinasi untuk Pengendara
-
2021, Momentum Kebangkitan Umat Manusia di Tengah Pandemi COVID-19
-
Kepri Masuk Nominasi KPI Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
4 Poin Penting di Balik Skandal Dugaan Jual Beli Jabatan, yang Guncang 14 ASN di Kabupaten Bogor
-
Perkuat Transformasi Digital, BRI Kantongi Sertifikasi ISO/IEC 25000
-
3 Terobosan Pajak Kendaraan Ala Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang Bikin Warga Senyum Lebar
-
Gak Perlu KTP Pemilik Pertama, Kini Dedi Mulyadi Usul Bayar Balik Nama Disubsidi
-
Heboh Bayi Hampir Tertukar di RSHS, Ini Peringatan dari Sekda Jabar