Kini hadirnya Tapera dan program-program lain dari pemerintah seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan bunga rendah bisa diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial ini.
5. Menjadi Dana Simpanan
Bagi peserta non-MBR, iuran Tapera dapat menjadi simpanan yang dapat diambil akhir masa kepesertaan.
Seluruh peserta dapat memantau hasil pengelolaan simpanannya setiap saat melalui berbagai kanal informasi yang disediakan oleh BP Tapera dan KSEI.
Syarat Menjadi Peserta Tapera
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru pekerja yang wajib ikut serta program Tapera antara lain:
- Calon PNS dan Pegawai PNS yang sudah resmi.
- Prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Polisi Republik Indonesia (Polri)
- Pejabat negara
- Pekerja atau buruh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMD (Badan Usaha Milik Desa)
- Buruh pabrik
- Warga negara asing yang memiliki visa kerja di Indonesia minimal 6 bulan dan telah membayar simpanan
- Warga negara Indonesia yang bekerja secara mandiri tidak bergantung kepada orang lain untuk mendapat penghasilan.
Syarat Mendaftar Program Tapera
Perusahaan atau pemberi kerja dapat mendaftarkan pekerjanya untuk ikut serta program Tapera kepada Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Sedangkan pekerja mandiri yang sudah memenusi syarat dapat mendaftar sendiri ke BP Tapera.
Untuk mendaftar sebagai peserta Tapera ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
Baca Juga: Cara Cek Saldo BP Tapera Terbaru, Jangan Sampai Salah Website
- Minimal usia 20 tahun
- Sudah menikah
- Telah menjadi peserta paling singkat 12 bulan atau satu tahun
- Penghasilan maksimum Rp8 Juta per bulan atau termasuk kategori MBR
- Belum punya rumah
- Bantuan dana Taperan digunakan untuk: Membeli, Membangun atau memperbaiki rumah
- Data yang dibutuhkan nama dan nomor identitas
- Mengisi formulir kepesertaan dengan lengkap dan benar
- Bisa memilih prinsip pengelolaan Tapera konvensional atau Syariah
- BP Tapera akan memberikan nomor identitas kepada peserta sebagai bukti keanggotaan, simpanan, pencatatan administrasi dan akses informasi Tapera.
Manfaat BP Tapera untuk PNS
BP Tapera pada tahun 2021 meluncurkan program khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kebutuhan renovasi, pemilikan dan pembangunan rumah yang mudah dan murah. Setiap PNS dapat memanfaatkan program berikut:
- Renovasi Rumah (Kredit Renovasi Rumah/KRR)
Suku bunga mulai 5 persen, cicilan tetap sampai lunas, jangka waktu maksimal 5 tahun.
- Kepemilikan Rumah (Kredit Pemilikan Rumah/KPR)
Uang muka hingga 0 persen, suku bunga mulai 5 persen, cicilan tetap sampai lunas, jangka waktu maksimal 30 tahun.
- Pembangunan Rumah (Kredit Pembangunan Rumah/KBR)
Suku bunga mulai 5 persen, cicilan tetap sampai lunas, jangka waktu maksimal 15 tahun.
Demikian syarat hingga manfaat BP Tapera bagi kalangan PNS hingga MBR. Semoga artikel ini dapat menjadi panduan Anda untuk segera memiliki hunian sendiri yang layak.
Berita Terkait
-
Pensiunan PNS Dituntut Buka Usaha
-
Perdana Menteri Minta PNS Malaysia yang Terkena Dampak Banjir untuk Libur
-
Wali Kota Makassar Wajibkan PNS hingga Honorer Bawa Lansia Demi Genjot Vaksinasi
-
Catat! Ini Hukuman PNS dan Pegawai BUMN yang Nekat Cuti saat Nataru
-
Kapan PNS Pindah ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur?
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan
-
Pemkab Bogor Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Prima di Tengah Proses Hukum KPK
-
Usai Bappenda dan BKPSDM, Kini Giliran Disdik Bogor Digeledah KPK
-
Momen Hangat Rudy Susmanto di Balai Kesejahteraan Sosial: Dari Beri Makan Warga hingga Cek Fasilitas