Pemkab Bogor Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Prima di Tengah Proses Hukum KPK

SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memastikan roda pemerintahan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Untuk membuktikannya secara langsung, Ajat bahkan turun ke lapangan dengan bersepeda memantau sejumlah titik pusat pelayanan masyarakat sejak Jumat pagi.

"Hari ini kita sambil gowes dari pagi. Beberapa titik pusat pelayanan kepada masyarakat coba saya kunjungi satu per satu untuk memastikan semuanya tetap optimal," kata Ajat, Jumat (28/8/2026).

Salah satu titik yang dikunjungi yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor. Ia melihat langsung proses pelayanan administrasi kependudukan yang sudah berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.

Menurut Ajat, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sejumlah warga bahkan sudah tiba sejak pukul 07.00 WIB untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan.

Pelayanan yang diakses masyarakat antara lain pembuatan KTP elektronik, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pembaruan Kartu Keluarga (KK).

Ajat juga berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengakses pelayanan untuk mengetahui kualitas layanan yang mereka terima.

"Tadi saya ke bawah, saya tanya-tanya, semua menyampaikan bahwa tidak ada keluhan dan mereka senang. Sistem antrean juga sudah tersusun, mereka datang dilayani dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Usai Bappenda dan BKPSDM, Kini Giliran Disdik Bogor Digeledah KPK

Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah berbagai situasi yang dihadapi.

Menurut Ajat, jajaran Pemkab Bogor memiliki tugas memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

"Saya kira memberikan pelayanan sesempurna mungkin sebagaimana harapan Pak Bupati, kita melayani dengan hati, membaca apa yang dipikirkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Itu tugasnya kami sebagai pelayan masyarakat," kata Ajat.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan pemerintah daerah telah membuka titik pelayanan administrasi kependudukan di seluruh 40 kecamatan.

Sebanyak 167 operator disiapkan dan tersebar di 40 kecamatan, tujuh unit pelaksana teknis (UPT), serta kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor.

Renaldi mengatakan Disdukcapil juga telah memiliki alat kontrol untuk memantau kegiatan operator, verifikator, dan sertifikator setelah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri sekitar dua pekan terakhir.