SuaraJabar.id - Mantan Wakil Wali Kota Banjar, Akhmad Dimyati buka suara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat pasangan duetnya yakni mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno.
Wali Kota Banjar periode 2003-2008 dan 2008-2013 itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjar pada tahun 2008-2013.
Menanggapi ditetapkannya Herman sebagai tersangka, Akhmad Dimyati mengaku ikut prihatin atas kasus yang menimpa pasangan duetnya.
Karena sebelumnya ia juga pernah bersama-sama memimpin Kota Banjar selama dua periode. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran agar Kota Banjar bisa lebih baik lagi kedepannya.
Selain itu, ia juga mengajak kepada semua pihak untuk mengambil hikmah. Serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Atas nama pribadi tentu saya merasa prihatin atas kejadian ini. Yang paling penting menurut saya, bagaimana mengambil pelajaran supaya Banjar lebih baik lagi,” ucapnya dikutip dari HR Online-jejaring Suara.com, Sabtu (25/12/2021).
Terpisah, seorang aktivis pemuda Kota Banjar, Andi Maulana mengatakan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang berlaku. Hukum harus tetap ditegakkan.
Meski begitu, lanjutnya, terlepas dari kasus tersebut tentunya masyarakat tidak bisa melupakan jasa-jasa HS sebagai tokoh yang membangun dan memajukan Kota Banjar.
Menurutnya, pembangunan yang telah dilakukan selama ini sangat berdampak positif. Masyarakat Kota Banjar juga bisa merasakannya langsung.
Baca Juga: KPK Fasilitasi Kunjungan Daring bagi Keluarga Tahanan yang Rayakan Natal
“Terlepas dari itu, tentu kita tidak bisa melupakan jasa-jasanya dalam membangun Kota Banjar. Satu hal lagi bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, dan beliau juga manusia yang tak lepas dari kesalahan,” kata Andi
Sebelumnya pada Kamis (23/12/2021), dalam kasus tersebut KPK tetapkan eks Walikota Banjar, HS, dan RW seorang pengusaha.
Berita Terkait
-
Bupati Pati Sudewo Disebut Telah Kembalikan Uang dari Kasus DJKA, KPK : Tak Hapus Pidana
-
Terbongkar, Tarif Suap Kuota Haji Khusus: Travel Diduga Setor Hingga USD 7.000 per Jemaah ke Kemenag
-
Usai OTT Dirut Inhutani V, KPK Endus Dugaan Aliran Suap ke Perum Perhutani
-
KPK Sikat Suap Pengelolaan Hutan: Dirut PT Inhutani V Terjaring
-
KPK Beberkan Alasan Belum Jerat Bupati Sudewo di Korupsi DJKA, Ternyata Punya Banyak Peran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Moisturizer Anti Aging Wardah agar Wajah Bebas Flek Hitam dan Glowing
- Dukung Pertumbuhan Ekosistem Kecantikan dan Fashion, BRI Hadirkan BFF 2025
- Kantornya Dikepung Ribuan Orang, Bupati Pati Sudewo: Saya Tak Bisa Dilengserkan
- Eks Menteri Agama Gus Yaqut Dicekal Terkait Korupsi Haji! KPK Ungkap Fakta Mengejutkan
- 5 Rekomendasi Bedak Padat yang Tahan Lama dan Glowing, Harga Mulai Rp30 Ribuan
Pilihan
-
Prabowo Ungkap Keanehan Saat Jadi Presiden: Minyak Goreng Langka, Hingga Tingginya Harga Pangan
-
Jelang Pidato Prabowo, Harga Emas Antam Merosot Jadi Rp 1.909.000 per Gram
-
80 Tahun Kemerdekaan RI: Lapangan Kerja Kurang, 7 Juta Nganggur, 70 Juta Bekerja Tanpa Jaminan!
-
Core Indonesia: 80 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Resah soal Kondisi Ekonomi
-
Efisiensi Anggaran jadi Bumerang, Kenaikan PBB Bikin Warga Pati Hingga Cirebon Berang
Terkini
-
Heboh PBB Naik 1.000 Persen, Wali Kota Cirebon Buka Suara di Tengah Protes Warga
-
Putri Gus Dur Semprot Pemkab Garut, Ini 5 Poin Keras Soal Penutupan Rumah Doa
-
Putri Gus Dur Kecam Keras Pemkab Garut: Penutupan Rumah Doa Kristen Adalah Diskriminasi Negara
-
Simpang Siur Pengakuan Panitia dan Saksi Mata Soal Aksi Copet di Kirab Merah Putih Bogor
-
Awas Macet! Info Lengkap Rute Kirab Merah Putih di Bogor 14 Agustus dan Jalur Alternatifnya