Presiden KSPI Sebut Kepgub Struktur Skala Upah yang Diteken Ridwan Kamil Ngawur

SuaraJabar.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal angkat bicara soal kebijakan struktur skala upah rumusan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Kebijakan itu dinilai ngawur dan sangat merugikan buruh.

Diketahui sebelumnya, kebijakan itu mengatur besaran kenaikan upah buruh/pekerja sebesar 3,27 hingga 5 persen bagi yang masa kerjanya lebih dari satu tahun.

Secara tegas, Said Iqbal menolak kebijakan tersebut dan akan menggugatnya ke PTUN.

"Dalam kebijakan itu dikatakan, 5 persen kenaikan itu dihitung dari upah minimum atau UMK. Ngawur! Tidak ada kenaikan upah berkala tahunan yang bermasa kerja di atas satu tahun dihitung dari upah minimum," katanya dalam konferensi pers secara virtual, diikuti Suara.com, Selasa (4/1/2022).

Baca Juga: Ridwan Kamil Serahkan Kebijakan PTM 100 Persen ke Wali Kota dan Bupati

Pria yang juga menjabat Presiden Partai Buruh itu menegaskan, kenaikan upah berkala tahunan seharusnya didasarkan pada nilai upah terakhir, bukan besaran UMK sebelumnya.

Ia pun mencoba mengilustrasikan kerugian buruh jika kebijakan itu nantinya diterapkan.

"Misalnya, upah minimum Depok sekarang itu kan sekitar Rp 4,3 juta. kalau naik 5 persen, berarti (kenaikannya) sekitar Rp 216 ribu per bulan, karena naiknya dari upah minimum maka kenaikannya akan flat (datar)," katanya.

"Nah, sekarang kalau masa kerja buruh suah 5 tahun, tidak mungkin kan dia upahnya Rp 4,3 juta. Misalkan saja, (upahnya sudah) Rp 5 juta. Nah, Rp 216 ribu terhadap 5 juta itu bukan 5 persen, tapi sekitar 3,7 persen," lanjutnya.

Atas dasar hitungan semacam itulah Said Iqbal menegaskan bahwa kebijakan skala upah rumusan Ridwan Kamil itu merugikan buruh. Lebih jauh, dinilai merusak sistem upah itu sendiri.

Baca Juga: Awas, Buang Sampah Sembarangan Kena Denda 5 Juta

Lagi pula, Said Iqbal kembali menegaskan, penentuan besaran kenaikan upah berkala itu seharusnya diambil dari hasil perundingan antaran perwakilan buruh tingkat perusahaan dengan manajemen, bukan tugas gubernur.