Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Bikin Omzet Pedagang Pasar Tradisional di Sukabumi Turun Jutaan Rupiah

SuaraJabar.id - Pedagang minyak goreng di pasar tradisional di Kota Sukabumi mengeluhkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter yang diterapkan Pemerintah Pusat.

Belum diterapkannya kebijakan minyak goreng satu harga di sejumlah pasar tradisional membuat para pedagang minyak mengalami penurunan omzet yang signifikan.

Dari pantauan Sukabumiipdate.com--jejaring Suara.com di pasar Lettu Bakri Kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi, pada Kamis (20/1/2022), harga minyak goreng kemasan per 1 liter masih dijual kisaran Rp 20 ribu.

"Saya ambil dari distributor Senin kemarin (17/1/2022), mungkin turun mulai minggu depan," ujar seorang pedagang di toko kebutuhan pokok, Hari (50 tahun).

Tak hanya minyak goreng kemasan, harga minyak goreng curah juga masih dijual di kisaran Rp 20 ribu/kg.

"Masih 20 ribu per kilo, padahal saya ngambil hari selasa kemarin (19/1/2022)," ujar Distributor minyak goreng curah, Didin (55 tahun).

Akibat belum turunnya harga minyak goreng hingga saat ini, Didin mengaku merasa dirugikan, karena omset penjualannya turun hingga Rp2 juta lebih per minggu.

"Biasanya jam segini (9 pagi) paling sisa 3 drum dari 10 drum. Sekarang masih ada 6 drum. Toko-toko yang beli juga ada yang menolak untuk mengambil, ditambah kemarin sudah ada minyak 14 ribu di minimarket, tambah sepi minyak saya," ujar Didin.

Tak hanya mensubsidi, Didin berharap pemerintah bisa menurunkan harga minyak goreng curah agar pihaknya tak mengalami kerugian berkepanjangan.

"Semoga cepat-cepat lah turun harga minyak, mau minyak kemasan atau curah, agar saya tidak rugi," ujar Didin.

Baca Juga: Subsidi Harga Minyak Goreng Hanya di Retail Modern, Pedagang Pasar Minggu Ngeluh Stok Tak Laku: Normalin Lagi Saja

Seperti diketahui, kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp 14.000 per liter untuk saat ini baru dijual di toko-toko melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Sementara untuk pasar tradisional akan diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan penyesuaian kebijakan tersebut.