Paguyuban Pasundan Berharap Presiden Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Kepala Ibu Kota Negara Nusantara

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut masuk bursa Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Hal ini dikarenakan ia memiliki kriteria yang disebutkan Presiden Joko Widodo yakni punya riwayat kepala daerah dan berlatar belakang artsitek.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof HM Didi Turmudzi menyarankan Ridwan Kamil untuk mau menjadi Kepala Otorita IKN jika mendapat tawaran dari Presiden Jokowi.

"Jika Jokowi merealisasikan harapannya bahwa Kepala IKN dipimpin kepala daerah berlatar belakang arsitek dan menawarkan hal tersebut pada Ridwan Kamil, maka tawaran itu harus diambil," kata Prof Didi Turmudzi di Bandung, Kamis (27/1/2022) dikutip dari Antara.

Walaupun baru sebatas sinyalemen, Ridwan Kamil didorong untuk mengambil tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Juga: Majelis Adat Sunda Kecam Ucapan Edy Mulyadi soal Kalimantan: Sudah Kurang Ajar

"Tentu bagi kami di Paguyuban Pasundan (menjadi Kepala IKN) ini adalah momentum yang baik, momentum itu tidak ada dua kali, oleh karena itu ini harus diambil," ucap dia.

Didi mengatakan menjadi Kepala IKN bukan hanya urusan jabatan, namun juga bentuk kepercayaan Presiden Jokowi pada orang Sunda untuk berkontribusi mewujudkan sebuah cita-cita besar.

"Kalau masuk di situ (Kepala IKN) artinya orang Sunda memberikan kontribusi optimal bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap Presiden Jokowi bisa memilih Ridwan Kamil untuk memimpin IKN meskipun sedang memimpin Jawa Barat, menjadi Kepala IKN adalah bentuk penugasan dan kepercayaan dari Kepala Negara.

"Semoga kita doakan beliau dipercaya seterusnya beliau lebih dari itu sing nanjung (semoga berkedudukan tinggi) sing terus (semoga terus) manggung bukan hanya di Jawa Barat, seperti itu," tuturnya.

Baca Juga: Turun Gunung, Lembaga Adat Kabuyutan Lembang Ikut Aksi Arteria Dahlan ke Jakarta

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kriteria Kepala Otorita IKN bernama Nusantara itu adalah kepala daerah dan berlatar belakang arsitek. Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.