Tenaga Honorer Bakal Ditiadakan, Pemda Cimahi dan Bandung Barat Bakal Kewalahan Berikan Pelayanan

SuaraJabar.id - Pemerintah Daerah (Pemda) di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) terancam kewalahan dalam pelayanan apabila kebijakam meniadakan para tenaga honorer benar-benar terjadi pada tahun 2023.

Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah mewacanakan untuk meniadakan tenaga honorer di semua unsur pemerintahan mulai tahun 2023. Nantinya yang ada hanya PNS, PPPK dan pegawai outsourcing dengan kriteria tertentu.

Asisten III Bidang Administrasi Umum pada Setda Kota Cimahi, Tata Wikanta mengatakan, jila kebijakan tersebut benar-benar terjadi, kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot Cimahi akan semakin terasa. Sebab, kekurangan yang terjadi selama ini sudah tertutupi dengan tenaga honorer.

"Sebagaimana kita ketahui semua Pemda rata-rata ini kekurangan pegawai sehingga dinas untuk menutupinya ya antara lain dengan THL (Tenaga Harian Lepas/honorer)," kata Tata saat dihubungi Suara.com pada Sabtu (29/1/2022).

Baca Juga: Jelang Persib Lawan Persikabo, Robert Alberts Siap Penuhi Ekspektasi Bobotoh

Dikatakan Tata, solusi dengan seleksi CPNS maupun PPPK tidak akan memenuhi kebutuhan pegawai di Kota Cimahi. Selain belum tentu semua honorer bisa mengikuti dan lolos dalam seleksi, keterbatasan formasi juga jadi permasalahan.

Tahun ini sendiri, Pemkot Cimahi mengusulkan sebanyak 524 formasi untuk PPPK. Dari jumlah usulan, formasi guru tetap menjadi prioritas, yakni mencapai 453 orang, tenaga kesehatan 51 orang dan tenaga teknis 20 orang.

"Kita masih perlu tenaga tambahan dari mana kita kekurangan itu kalau tidak ada THL. Sedangkan pengangkatan ASN kuotanya selalu terbatas, tidak memenuhi kebutuhan ideal dari sebuah organisasi yang ada," sebut Tata.

Selain itu, menurut Tata, jika tidak ada solusi untuk mengakomkodir hal tersebut makan akan terjadi masalah sosial yakni munculnya angka pengangguran baru. Tenaga honorer di Kota Cimahi sendiri mencapai sekitar 3.000 orang.

"Kita berharap ke pusat untuk ada kebijakan yang lebih komperhensif lagi yang lebih baik," tandasnya.

Baca Juga: Kisah Agus Si Penarik Rakit Eretan di Waduk Saguling, Dibayar Seikhlasnya

Terpisah, Sekretaris Daerah KBB Asep Sodokin mengatakan, tenaga para honorer sangat dibutuhkan mengingat Pemkab Bandung Barat masih kekurangan ASN. Jumlah ASN di KBB saat ini hanya ada 6.700 orang, sedangkan idealnya harus 13 ribu ASN.

"Nanti transpormasinya seperti apa, disatu sisi memang jumlah TKK kita banyak juga, tapi tidak dipungkiri bahwa sebagian mereka memang dibutuhkan," katanya.

Bahkan, kata Asep, TKK itu hingga saat ini masih menjadi tenaga fital untuk dibeberapa bagian di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena ASN di setiap bagian itu masih banyak yang kurang.

Asep mengatakan, hingga saat ini banyak kepala seksi di beberapa dinas yang tidak memiliki staf ASN, sehingga mereka harus mengandalkan TKK untuk menyelesaikan pekerjaannya.

"Tapi mau tak mau, kita harus mengikuti aturan karena kita sudah diberi waktu lima tahun (pekerjakan TKK). Nanti, kita susun aturan mainnya melalui Perbup," tukas Asep.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki