Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Sabtu, 05 Februari 2022 | 20:45 WIB
Spanduk bertuliskan, 'NKRI Harga Mati Sunda Harga Diri Sejak Kapan Sunda Bukan Indonesia, Arteria?'.[Ayobandung.com/Gelar Aldi S]

SuaraJabar.id - Polda Metro Jaya menyimpulkan pernyataan anggota DPR RI komisi III Arteria Dahlan tak bisa dipidanakan. Penyidik mengklaim tak menemukan adanya unsur pidana dalam perkara ini serta Arteria disebut memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR RI.

Koordinator Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda, Cecep Burdansyah, memiliki pemahaman berbeda terkait kasus tersebut. Menurut anggapannya, Arteria seharusnya bisa tetap dipidanakan lantaran dinilai telah menyampaikan fitnah.

"Kalau indikasi pidana menurut saya ada ya, karena pertama Arteria juga tidak bisa menyebutkan dimana dan kapan (Kepala Kejaksaan Tinggi/Kajati) sebetulnya bicara dalam bahasa Sunda, dalam konteks apa, kan itu bisa jadi fitnah, itu sudah jadi unsur pidana," katanya saat dihubungi suara.com, Sabtu (5/2/2022).

Cecep melanjutkan, terkait hak imunitas harusnya dipahami secara terbatas. Hak tersebut sepatutnya hanya berlaku ketika seorang anggota DPR tengah menjalankan fungsi kritiknya atas kinerja pemerintah.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meroket, Sejumlah Ruas Jalan di Ibu Kota Akan Ditutup Pukul 00.00 WIB

Namun, ucapan Arteria Dahlan soal bahasa Sunda dianggap bukan kritik, karenanya hak imunitas harusnya bisa gugur.

"Sepanjang itu adalah kritik, setajam apapun tidak boleh dipidana. Tapi ketika keluar dari konteks kritik, ketika dia menyinggung permasalahan lain, menyinggung masyarakat, mencederai keutuhan bangsa, maka hak imunitas ini harusnya menjadi hilang. Kan seenak saja hak imunitas dipakai mencaci-maki," katanya.

Kendati begitu, Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda tetap terus mengawal kasus Arteria Dahlan. Di sisi lain, mereka juga sudah menyerahkan berkas pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Cecep mengatakan, laporan tersebut sudah dinyatakan lengkap. Pihaknya kini tengah menunggu tindak lanjut MKD atas laporan pengaduan mereka.

"Kami fokus pada langkah politik soal etika. Tinggal menunggu proses rapat pimpinan di tingkat di tingkat MKD. Kalau nanti ada panggilan dari MKD akan kita terus follow-up," katanya.

Baca Juga: Sarat Politik, Pakar Minta Polri Hati-Hati Tangani Kasus Arteria Dahlan Soal Bahasa Sunda

Kontributor : M Dikdik RA

Load More