"Kami menilai bahwa laporan terhadap empat orang Petani anggota SPI adalah sebagai upaya pihak perusahaan untuk mengkriminalisasi petani, tapi kami memastikan laporan ini sebagai bukti kuat bahwa memang benar lahan HGU PT Djaya ini sedang konflik dengan masyarakat petani. Dan akan menjadi laporan tambahan dari SPI kepada KSP karena pada tanggal 18 November 2021 tim Deputi II KSP sudah melakukan tinjau lapangan," jelasnya.
Rozak menyatakan dalam surat panggilan polisi terhadap Petani anggota SPI disebutkan tuduhan penguasaan lahan itu dilakukan tanggal 10 Nopember 2021.
"Ini yang kami rasa aneh, sebab tanggal 10 November itu anggota SPI memperingati Hari Pahlawan, sebagai bentuk refleksi perjuangan para pahlawan yang memerdekaan Negara, kenapa dilaporkan oleh pihak PT Djaya," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan sukabumiupdate.com masih berupaya menkonfirmasi kejadian ini kepada pihak PT Djaya.Menurut dia, posko SPI tersebut didirikan pada tanggal 10 Nopember 2021.
"Pada saat itu, kami para Petani mengadakan peringatan Hari Pahlawan," katanya.
S menyatakan, lahan tempat berdirinya bangunan posko itu telah habis masa HGUnya dan HGU itu pun belum diperpanjang lagi.
"Belum diperpanjang lagi, karena habisnya pada April - Mei 2021, saat ini pun [lahan] sudah tidak produktif hampir 90 persen lahan digarap sama warga," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC SPI Sukabumi Rozak Daud menyatakan HGU PT Djaya sudah terlantar. Kemudian pada 2017 SPI Sukabumi mengajukan kepada Kantor Staf Presiden (KSP) lahan itu menjadi lokasi prioritas penyelesaian konflik sehingga tidak layak lagi untuk diperpanjang lagi.
Dalam kejadian Petani dilaporkan ke polisi, Rozak menyatakan semestinya aparat memberikan keamanan kepada warga. Sebab pengajuan lahan tersebut menjadi lokasi penyelesaian konflik oleh SPI mendapat telah ditindaklanjuti oleh KSP dengan menerbitkan surat Kantor Staf Presiden Nomor : B -21 / KSK/ 03/2021. Tanggal 12 Maret 2021 yang ditujukan kepada Panglima TNI dan Kapolri.
Baca Juga: Sedang Mancing Belut, Reza Kaget Dengar Suara Tangisan Bayi di Semak-semak Kebun Singkong
Disebutkan bahwa aparat harus membantu memberikan perlindungan keamanan, menjaga kondusifitas serta mencegah terjadi kriminalisasi terhadap warga.
"Kami menilai bahwa laporan terhadap empat orang Petani anggota SPI adalah sebagai upaya pihak perusahaan untuk mengkriminalisasi petani, tapi kami memastikan laporan ini sebagai bukti kuat bahwa memang benar lahan HGU PT Djaya ini sedang konflik dengan masyarakat petani. Dan akan menjadi laporan tambahan dari SPI kepada KSP karena pada tanggal 18 November 2021 tim Deputi II KSP sudah melakukan tinjau lapangan," jelasnya.
Rozak menyatakan dalam surat panggilan polisi terhadap Petani anggota SPI disebutkan tuduhan penguasaan lahan itu dilakukan tanggal 10 Nopember 2021. "Ini yang kami rasa aneh, sebab tanggal 10 November itu anggota SPI memperingati Hari Pahlawan, sebagai bentuk refleksi perjuangan para pahlawan yang memerdekaan Negara, kenapa dilaporkan oleh pihak PT Djaya," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan sukabumiupdate.com masih berupaya menkonfirmasi kejadian ini kepada pihak PT Djaya.
Berita Terkait
-
Harga Sawit Anjlok Usai Ekspor Satu Pintu, Petani Terdampak! Pemerintah Tegur 139 PKS
-
Risiko Bencana Alam, Bupati dan Wali Kota Jabar Diminta Hentikan Pembangunan di Hutan & Perkebunan
-
Review Anime Farmagia, Pemberontakan Para Petani Melawan Tirani
-
Studi Ungkap Cara Kurangi Konflik Lahan dalam Pengembangan Energi Surya
-
Penduduk Dunia Tembus 8 MIliar, Bisakah Pangan Lokal Jadi Jawaban Krisis Pangan Global?
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Kawal PPDB Jabar, Iwan Suryawan Janji 'Pelototi' Anggaran Sekolah Swasta Gratis
-
Pengamat Apresiasi Langkah Penguatan Tata Kelola BUMN demi Efisiensi dan Transparansi
-
Libur Idul Adha, Pantai Anyer Diserbu Ribuan Wisatawan
-
PPDB Jabar Harus Transparan: Semua Calon Siswa Punya Hak Sama, Stop Praktik Curang!
-
Manajemen Persib Buka Suara Terkait Sanksi Transfer Ban dari FIFA