SuaraJabar.id - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin angkat suara perihal isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya hal tersebut bukan ranahnya bersama Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin ketika melakukan kunjungan kerja di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (23/3/2022). Ia didampingi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
"Wacana lain (penundaan pemilu) tersebut bukan urusan kami," ujar Ma'ruf Amin.
Dikatakannya, dirinya bersama Joko Widodo saat ini masih tetap fokus menyelesaikan tugasnya hingga masa jabatannya berakhir tahun 2024.
"Jadi kami hanya berpikir sampai 2024 tidak ada pikiran-pikiran lain," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus melakukan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 dua tahun terakhir.
"Tentunya saat ini kita tengah fokus melakukan pemulihan-pemulihan pasca COVID-19 pandemi," tandasnya.
Di Lembang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lembang dan Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balitsa).
Sebelumnya diberitakan, klaim big data yang dimiliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya terbongkar.
Baca Juga: Wacana Wapres Maruf Amin Vaksin Booster Sebagai Syarat Mudik Didukung Penuh DPR
Awalnya, Luhut mengklaim memiliki big data masyarakat yang ingin pemilu ditunda.
Hal tersebut langsung menjadi gunjingan publik lantaran dianggap tidak valid.
Big data yang diklaim Luhut tersebut kemudian dibongkar oleh Peneliti IPO Catur Nugroho.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Catur membongkar klaim big data Luhut Binsar Pandjaitan.
Catur mengatakan, Luhut tak mengetahui arti dari big data yang sesungguhnya.
"Ucapan Luhut yang menyampaikan penundaan pemilu dengan alasan big data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya," kata Catur, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (23/3/2022).
Luhut dinilai asal berkoar tentang big data wacana penundaan pemilu kepada masyarakat.
Padahal, Catur mengatakan, data yang diklaim Luhut belum tentu benar.
"Jangan-jangan beliau juga nggak paham apa yang dimaksud big data itu. Kalau big data hasil dari media sosial, itu belum bisa merepresentasikan suara rakyat Indonesia," jelasnya.
Menurutnya, pergerakan media sosial bisa dimanipulasi. Sebab, ada banyak akun bodong yang bisa mengisi survei tersebut.
Catur menduga alasan Luhut tak mau membongkar big data. Hal tersebut lantaran Luhut memang tidak mengetahui apa artinya.
"Jadi, banyak akun fake dan akun bot yang digunakan sebagai alat propaganda di dunia siber oleh para buzzer," imbuhnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Syahnaz Sadiqah Jadi Ketua PKK, Publik Malah Ributkan Gelar Hajah
-
Apakah Ketua PKK Digaji? Jabatan Baru Syahnaz Sadiqah setelah Resmi Jadi Istri Bupati
-
Rekam Jejak Riza Nasrul Falah, Ketua Bawaslu Bandung Barat Ngaku Khilaf Diciduk Pesta Sabu: Awalnya Mau Beli Galon!
-
Blak-blakan Bantah Luhut Binsar Pandjaitan Soal Danantara, Fedi Nuril: Bikin Curiga..
-
Subsidi BBM Tak Akan Dicabut! Komisi VII DPR: Prabowo Ingin 'Wong Cilik Podo Gemuyu'
Tag
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
-
Komunitas Milenial Bergerak Sukses Gelar Aksi Sosial BERMANJA di Yogyakarta
-
Emas Antam Tembus Harga Tertinggi Sepanjang Masa Hari Ini, Jadi Rp1.742.000/Gram
-
Alasan Koster Naikkan Tunjangan DPRD Bali Karena Kasihan Bebannya Berat
Terkini
-
Gubernur Dedi Mulyadi: Sertifikat Tanah di Sempadan Sungai akan Dicabut
-
Jabar Ditargetkan Punya 30 Sekolah Rakyat
-
Sidak Pasar Kosambi, Satgas Pangan Polda Jabar Tidak Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran
-
Pemkot Depok Sidak MinyaKita di Pasar Sukatani, Temukan Takaran Produk Tak Sesuai dan Harga di Atas HET
-
Sidak Pasar Gudang, Polres Sukabumi Kota Temukan MinyaKita yang Isinya Tidak Sesuai Ketentuan