SuaraJabar.id - Sebanyak 16 tersangka dugaan tindak pidana terorisme ditangkap di Sumatera Barat, Jumat (25/3/2022). Mereka diduga terafiliasi dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di sejumlah daerah, termasuk NII di Jawa Barat.
Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri mengungkap mereka memendam niat menggulingkan pemerintah.
Menanggapi itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi menilai niat mereka patut diwaspadai, meski menurutnya masih sebatas bluffing alias gertakan atau propaganda saja.
"Perlu diwaspadai tapi, ya, jangan terlalu dijadikan referensi terlalu jauh," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, jika memang ada niat demikian, maka organisasi atau gerakan teroris tapi juga berkarakter separatis yang ingin memisahkan diri secara politik.
Muradi menegaskan, dalam konteks ini, niat saja tidak cukup. Namun, mesti ada sejumlah aspek faktual yang mendukungnya.
"Kalau pun kemudian mereka mau menggulingkan pemerintah lihat faktualnya saja kira-kira kondisinya memungkinkan atau tidak," ujar Muradi.
Ia melanjutkan, aspek faktual yang dimaksud setidaknya mencakup empat aspek. Pertama, ia menyebutnya sebagai aspek pisau bermata tiga yakni mencakup kekuatan militer, politik dan sosial.
Aspek kedua, berkaitan dengan penguasaan wilayah. Selanjutnya, jejaring politik internasional.
Baca Juga: Kejar Pak Guru CS, Brimob Perketat Pemeriksaan Jalur Pegunungan Sigi, Poso, dan Parigi Moutong
Aspek yang terakhir, sokongan dana seperti dari pihak lain di luar negeri.
"Dari empat hal itu kita lihat saja kira-kira ada tidak indikasinya. Kalau saya sih menganggapnya itu bluffing, baru sebatas jargon, klaim saja. Karena faktualnya dari empat hal ini saya belum menemukan," katanya.
"Kalau jejaring, mungkin. Tetapi kalau mereka memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menggulingkan pemerintah, ya, diskusinya masih panjang," Muradi mengimbuhkan.
Kendati begitu, niat tersebut bukan menjadi disepelekan. Kewaspadaan harus secara proporsional. Dalam amatan Muradi, gerakan ini ada kaitannya dengan jaringan Jamaah Islamiyyah (JI) Baru.
"Kalau kita melihat, misalnya, pola pasca 2020 kan memang JI berubah menjadi New JI, bergandengan tangan dengan banyak kader eks-NII yang ada di Jawa Barat," katanya.
"Makanya, kalaupun mereka bilang ke arah sana (menggulingkan pemerintah) saya kira memungkinkan sekali. Tetapi, lihat juga konteksnya, apakah itu hanya bluffing, hanya jargon saja atau dalam posisi yang benar artinya punya basis yang cukup kuat," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Toilet Terminal Bubulak Dikeluhkan Sopir dan Pedagang, Jauh hingga Berbayar
-
Eks TA DPR Adi Harnowo Bantah Terlibat Penjualan Pita Cukai Palsu
-
Bermodus COD, Polisi Sita 1.241 Butir Obat Keras Ilegal di Bekasi
-
BMKG Rilis Imbauan Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter di Perairan Indonesia, Berlaku 14-17 September
-
Bupati Bogor Targetkan Api TPAS Galuga Padam Sebelum Groundbreaking PSEL 17 September