Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Rabu, 30 Maret 2022 | 17:15 WIB
ILUSTRASI - Saksi menyimak tayangan video terkait kasus dugaan makar yang dilakukan oleh tiga orang mengaku Jenderal NII saat persidangan di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat, Kamis (24/2/2022) [Suara.com/ANTARA]

SuaraJabar.id - Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajdaran (Unpad) Prof Muradi menyebut pola gerak jaringan Negara Islam Indonesia (NII) masih menggunakan cara lama.

Pendekatan mereka kata dia, diduga masih dari pesantren ke pesantren.

"Saya sih melihat pola gerak dari New JI (Jamaah Islamiyyah Baru) kemudian NII mereka tertinggal jauh dari kelompok-kelompok yang ada sebelumnya. Mereka masih pakai pola lama, menyatroni pesantren," kepada Suara.com, beberapa waktu lalu.

Muradi mengatakan, pesantren yang diincar biasanya yang berada di daerah-daerah. Amatannya, jaringan NII berkembang di daerah Priangan Timur.

Baca Juga: Tinjau Pondok Pesantren API di Magelang, Jokowi: Bisa Jadi Contoh Penerapan Prokes

"Garut Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, sampai mendekati Bogor. Itu bekas-bekas eks jaringan DI-TII dulu," jelasnya.

"Kalau di kota, sih, saya kira problem kita soal hijrah itu yang sering kali mengarah pada gerakan konservatif dan gerakan radikal di anak muda. Tapi, sekarang sudah mulai berkurang, basisnya di Bandung, Bogor, Sukabumi," Muradi melanjutkan.

Adapun, Muradi menyampaikan, santri-santri muda bisa jadi pihak yang rentan didekati. Termasuk, para yatim-piatu.

"Mereka ini yang rentan direkrut. Anak-anak tidak punya keluarga yang pada akhirnya jadi kader baru kelompok teroris ini," katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah penting untuk terus merangkul, menjaga agar mereka tidak mudah terpapar paham-paham terorisme.

Baca Juga: Mantan Wabup Pangandaran Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi di Kota Banjar

"Memastikan bahwa propaganda mereka tidak masuk ke kelas-kelas milenial atau anak muda. Karena di Jawa Barat ini memang rentan soal hal yang bersifat seperti hijrah dan sebagainya," katanya.

"Itu yang harus dijadikan konsentrasi pemerintah untuk melakukan counter," tandas Muradi.

Kontributor : M Dikdik RA

Load More