Warga Jawa Barat Bakal Bisa Beli Minyak Goreng via Aplikasi, Ambilnya di Rumah Pak RW

SuaraJabar.id - Warga Jawa Barat bakal dapat membeli minyak goreng curah melalui lewat aplikasi Sapa Warga yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat mengecek harga minyak goreng di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Senin (4/4/2022).

Ridwan Kamil mengatakan pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng stabil, sekaligus mengantisipasi penimbunan minyak goreng.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bergerak cepat guna menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Salah satunya dengan menyiapkan aplikasi Sapa Warga untuk memudahkan masyarakat mendapatkan minyak goreng.

"Kita masih persiapan untuk memudahkan masyarakat, Pemprov Jabar akan berinovasi dengan memesan (minyak goreng) curah lewat aplikasi Sapa Warga. Mungkin dalam beberapa hari ini, kita mulai. Sehingga warga bisa menerima minyak tidak usah pergi jauh-jauh, cukup bawa di rumah RW masing-masing," kata Kang Emil sapaan Ridwan kamil.

Berdasarkan hasil pengecekan, Kang Emil menemukan minyak goreng curah yang dijual jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sesuai tinjauan hari ini pun banyak dijual di harga yang tidak sewajarnya. Hasil sidak, yang harusnya Rp 15.500 dijualnya Rp 25.000 karena barangnya langka," kata dia.

"Saya cek ke dinas juga banyak produsen yang enggan produksinya digeser ke curah subsidi, karena per subsidi dari pusatnya direimburse harus disalurkan dulu baru diklaim," lanjutnya.

Terkait antisipasi penimbunan, Kang Emil telah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Apabila nanti ada sesuatu hal yang bentuknya mencurigakan dan berpotensi kriminalitas, akan ditindak langsung dengan dukungan dari pihak Kejaksaan Tinggi.

"Antisipasi penimbunan? Sudah tadi koordinasi dengan Pak Kapolda, setiap yang bentuknya potensi kriminalitas kejahatan pasti akan ditindak, apalagi sekarang kejaksaan ada beritanya sedang persiapan untuk menuntut mereka yang punya potensi pelanggaran hukum terkait ketersediaan minyak goreng," katanya.