Khilafatul Muslimin Punya Lembaga Pendidikan Setara Universitas, Cukup Belajar Dua Tahun Bisa Punya Gelar Sarjana

SuaraJabar.id - Organisasi yang belakangan jadi sorotan dan dituding menjadi bagian dari gerakan terorisme, Khilafatul Muslimin menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya memiliki lembaga pendidikan yang didirikan sendiri.

Menurut pihak Polda Metro Jaya, lembaga pendidikan yang didirikan Khilafatul Muslimin bertujuan untuk menyebarkan ideologi khilafah.

"Di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tak pernah mengajarkan Pancasila dan UUD 45," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.

Ditambahkan Hengki, peserta didik juga diajarkan untuk taat hanya kepada khalifah. Sedangkan kepada pemerintah resmi tidak wajib. Khilafatul Muslimin bahkan menyatakan sistem pemerintahan di luar khilafah merupakan "thagut" atau iblis (musuh).

Baca Juga: Khilafatul Muslimin Miliki Lembaga Pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi

Lembaga pendidikan yang didirikan Khilafatul Muslimin ada dari tingkat sekolah dasar (SD), SMP, SMA hingga Universitas.

Namun kata Hengki, jenjang pendidikan di sana berbeda dengan sekolah umumnya. Untuk sekolah dasar (SD) selama tiga tahun, sekolah menengah pertama (SMP) selama dua tahun, sekolah menengah atas (SMA) selama dua tahun, dan perguruan tinggi selama dua tahun.

"Ada dua universitas. Satu di Bekasi dan satu ada di NTB. Di mana setelah menjalani pendidikan di universitas selama dua tahun mendapatkan gelar sarjana kekhalifahan islam," tutur Hengki.

Hengki menuturkan petugas menyita akta lembaga pendidikan milik Khilafatul Muslimin sebagai instrumental delik atau alat kejahatan.

"Kemudian yang menjadi keprihatinan kita khususnya dalam pengkaderan ini. Siswa-siswa di dalam setiap sekolah tidak pernah diajarkan pancasila, tidak pernah ada bendera, tidak boleh menghormat ke bendera selain bendera Khilafatul Muslimin," ungkap Hengki [ANTARA]

Baca Juga: Khilafatul Muslimin Punya Ribuan Pengikut, Mayoritas Berprofesi Wiraswasta, Sisanya Guru, PNS dan Dokter