Segini Nominal Anggaran Pilkada 2024 Kota Banjar Yang Ditetapkan DPRD

SuaraJabar.id - Ketua Pansus XXIV DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan mengatakan, anggaran pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024 Kota Banjar, Jawa Barat resmi ditetapkan.

Dari hasil pembahasan total anggaran yang disepakati untuk dana oleh TAPD dan KPU itu sekitar Rp 20 miliar dan untuk dana cadangannya sebesar Rp 14 miliar.

Kejelasan dana cadangan itu terungkap saat Pansus XXIV DPRD Kota Banjar melakukan finalisasi pembahasan tentang Raperda pembentukan dana cadangan daerah pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2024, Senin (11/7/2022) kemarin.

Dana cadangan tersebut nantinya dialokasikan melalui 3 kali proses penganggaran yaitu di APBD-P 2022 sebesar Rp 2 miliar. APBD murni 2023 sebesar Rp 6 miliar dan APBD-P 2023 sebesar Rp 6 miliar.

Baca Juga: Pengamat Politik Siti Zuhro Sebut Parpol Baru Peluangnya Kecil Lolos ke Parlemen

“Untuk anggaran dana cadangan daerah tadi sudah disepakati antara KPU dan TAPD. Nantinya dana cadangan tersebut dianggarkan secara bertahap,” kata Cecep Dani Sufyan kepada wartawan mengutip dari Harapanrakyat -jaringan Suara.com, Selasa (12/7/2022).

Lanjutnya menyebutkan, meski sudah ada kesepahaman, akan tetapi dari forum pembahasan tadi masih ada masukan agar anggaran dana cadangan tersebut nantinya bisa ditambah lagi sebesar Rp 2 miliar.

Usulan tambahan dana cadangan itu mengantisipasi jika nantinya dalam proses penyelenggaraan Pilkada terdapat program-program yang belum terdanai. Hal itu karena anggaran yang diajukan sebelumnya yaitu lebih dari Rp 25 miliar.

“Karena khawatir nanti ada beberapa program yang tidak ter-backup tadi ada masukan agar dana cadangan tersebut nantinya bisa ditambah lagi sekitar Rp 2 miliar,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, terkait pembahasan Raperda dana cadangan Pilkada 2024 saat ini sudah finalisasi. Tinggal menunggu fasilitasi dari provinsi untuk selanjutnya diparipurnakan.

Baca Juga: Hasil Evaluasi, Anggaran Rantang Kasih Rp 1,6 Miliar Dinilai Masih Kecil, Bakal Minta Tambah?

“Raperda sekarang sudah finalisasi. Tinggal menunggu fasilitasi dari pemerintah provinsi untuk selanjutnya diparipurnakan. Kurang lebih sekitar dua bulan untuk fasilitasi itu,” katanya.