Tidak Ada Anggaran, Nasib Ratusan Honorer Satpol PP Bandung Barat di Ujung Tanduk

SuaraJabar.id - Nasib ratusan personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) diujung tanduk. Mereka terancam dirumahkan lebih dini, meskipun kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat baru akan mulai tahun depan.

Rumor akan dirumahkannya para tenaga honorer atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Satpol PP KBB sudah beredar, sehingga membuat mereka was-was. Hal itupun dibenarkan Kepala Satpol PP KBB Asep Sehabudin.

Ia menjelaskan, wacana merumahkan para personelnya yang berstatus non ASN tidak ada kaitannya dengan kebijakan penghapusan honorer tahun 2023. Namun dikarenakan permasalahan anggaran.

"Benar (akan) dirumahkan. Tidak ada kaitannya dengan penghapusan yang tahun 2023" kata Asep saat dikonfirmasi pada Rabu (20/7/2022).

Baca Juga: Jadi Sorotan, Bonge Malah Kena Tegur Satpol PP

Ia membeberkan, untuk tahun ini anggaran yang tersedia untuk menggaji para personel Satpol PP non ASN yang jumlahnya mencapai 115 orang hanya cukup sampai bulan September. Sementara untuk sisa tiga bulan diakhir tahun ini belum ada anggarannya.

Artinya, Satpol PP KBB akan benar-benar kehilangan ratusan personelnya apabila dalam APBD Perubahan nanti tidak dimasukan anggaran untuk gajinya.

Sebab, kata Asep, seorang Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dilarang melakukan ikatan kontrak apabila anggarannya tidak tersedia.

Ia membeberkan, kebutuhan anggaran untuk menggaji para personel Satpol PP yang berstatus TKK selama setahun diperkirakan mencapai Rp 4 miliar. Setiap orangnya rata-rata menerima Rp 3-3,2 juta setiap bulannya yang disesuaikan dengan pendidikan dan masa kerja.

"Anggarannya hanya sampai 9 bulan. Untuk tiga bulan ke depan (sisa akhir tahun) tidak ada anggaran untuk TKK Satpol. Terpaksa dirumah," ujar Asep.

Baca Juga: Remaja 'SCBD' Tidur Ngemper di Dukuh Atas, Wagub DKI Minta Satpol PP Tingkatkan Pengawasan

Untuk itu, Asep berharap saat APBD Perubahan nanti ada anggaran tambahan untuk gaji para personelnya. Sebab, kata dia, jika nantinya benar-benar dirumahkan maka kekuatan Satpol PP akan berkurang dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.

Jika ratusan TKK dihentikan, maka para personel Satpol PP KBB hanya akan menyisakan sekitar 64 orang yang terdiri dari PNS dan CPNS. Jumlah tersebut tentunya sangat jauh dari kebutuhan ideal di Bandung Barat.

"Kita butuh sekitar Rp 1 miliar untuk 3 bulan. Idealnya kita itu minimalnya 250 orang. Kalau benar-benar dirumahkan, tentu akan berimbas," sebut Asep.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki