SuaraJabar.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat suata soal kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo yang naik melejit menjadi Rp3,75 juta mulai 1 Agustus 2022.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter miliknya @susipudjiastuti pada Rabu (03/08/2022).
Melalui cuitannya itu, Susi mengutip cuitan akun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mengungkapkan kekecewaannya soal kebijakan kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo.
Susi tak segan menyebut dan menilai bahwa keputusan Sandiaga Uno kali ini adalah hal yang tidak masuk akal.
Bahkan, kebijakan kenaikan tarif itu disebut merugikan masyarakat sekitar lokasi pariwisata.
"dear Pak Sandi, why again such ignorance decision taking place again ?? why the basic common sense on Pricing over people livelyhood never get recognition ?? why ?? Borobudur Rp 750.000 was alot of money .. and this Rp 3.750.000 ?? why ? why ? why ?" tulis @susipudjiastuti dikutip SuaraJabar.id, Rabu (03/08/2022).
Susi pun ikut menyinggung permasalahan naiknya harga tiket Candi Borobudur lalu yang melejit juga hingga Rp750 ribu.
Kini, Rp3,75 juta itu dianggapnya lebih parah dan tak masuk akal.
Cuitan itu pun mencuri atensi publik hingga menuai beragam tanggapan di kolom komentar.
Kebanyakan publik setuju dan juga satu suara dengan pernyataan Susi yang mencolek Sandiaga Uno tersebut.
Sebagai informasi, tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo sebelumnya merogoh kocek seharga Rp150 ribu.
Alasan Pemerintah Naikkan Tiket Pulau Komodo, Benarkah demi Konservasi Lingkungan?
Melansir Suara.com, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan mengenai alasan kenaikan tersebut diberlakukan demi aspek konservasi lingkungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Menurutnya, faktor ekonomi tidak berarti jika konservasi lingkungan lantas tidak diperhatikan.
Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Sony Zet Libing dalam siaran pers menyebut, biaya tiket seharga jutaan tersebut digunakan untuk biaya konservasi, pemberdayaan lokal, biaya peningkatan kemampuan, monitoring dan pengamanan hingga pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia para wisatawan.
Selain itu, wisatawan juga akan dijemput di bandara dan mendapatkan oleh-oleh. Mereka juga dibebaskan untuk menyelam, mengambil foto dan video hingga melakukan perjalanan ke Pulau Padar.
Berita Terkait
-
Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Tarif Mahal TN Komodo, Walhi NTT: Perbaiki Komunikasi, Jangan Represif Bungkam Kritik
-
Alasan Pemerintah Naikkan Tiket Pulau Komodo, Benarkah demi Konservasi Lingkungan?
-
Media Asing Soroti Pemogokan Pekerja Wisata Akibat Naiknya Harga Tiket Pulau Komodo
-
Layanan Mulai Normal, Agen Perjalanan Wisata Kembali Penuhi Bandara Komodo Labuan Bajo
-
Wajar Ada Protes Kenaikan Tarif Rp3,75 Juta, Warga Khawatir Kunjungan Wisata Berkurang hingga Alasan Monopoli TN Komodo
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Longsor Proyek di Jatinangor: 3 Pekerja Tewas, 3 Lainnya Masih Tertimbun Material
-
Bupati Rudy Susmanto Garansi Tak Ada Alih Fungsi Lahan di Bogor Hingga 2028
-
Sinergi BUMN, BRI Ambil Peran dalam Pembangunan Huntara untuk Masyarakat Aceh
-
Masuki 2026, Dirut BRI Yakin Transformasi Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan
-
Mal Pelayanan Publik Bogor Barat dan Timur Mulai Digarap 2027, Bupati: Urus Dokumen Tak Perlu Jauh