SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Bandung (pemkot) Bandung dinilai tidak reponsif terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi yang begitu berdampak pada masyarakat. Apalagi, kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih usai pandemi Covid-19.
Untuk itu, ratusan Mahasiswa Gabungan Cipayung yang terdiri dari GMKI, PMKRI, GMNI, dan HMI Bandung geruduk Balai Kota Bandung pada Jumat (23/9/2022).
Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Rusdianto menerangkan, pihaknya sejauh ini belum mendengar sikap tegas dari Pemkot Bandung atas kebijakan pencabutan subsidi BBM dari Pemerintah Pusat.
"Kami melihat Pemkot Bandung sejauh ini belum memperlihatkan kerja-kerja yang kongkrit, yang berdampak kepada masyarakat luas," kata Rusdianto saat ditemui disela-sela demonstrasi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM yang tentu berdampak pada psikologis masyarakat luas. Ia menilai Pemkot Bandung hanya menerima begitu saja kebijakan tersebut tanpa mencermati kebutuhan masyarakat.
"Banyak masyarakat yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, itu fenomena dasar yang menjadi landasan Cipayung bergerak. Kami akan terus bergerak sampai masyarakat betul-betul kesejahteraan yang disediakan Pemkot Bandung," tuturnya.
Selain itu, imbuh Rusdi, sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.
Sehingga, pihaknya menilai Bandung bukan kota yang bahagia, bukan kota yang mempunyai indeks pendidikan tinggi, dan bukan kota yang mempunyai indeks ekonomi tinggi.
"Angka kesenjangan (sosial) di Kota Bandung ini lebih dari 0,4 persen. Artinya si kaya dan si miskin ini menyimpang jumlahnya, ini permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh Pemkot Bandung," imbuhnya.
Baca Juga: Sebut Dukun Bagian dari Agama, Firdaus Oiwobo Dilaporkan Terkait Kasus Penistaan Agama
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Cabang PMII Kota Bandung, Maulana Yusuf ialah menjelaskan, Pemerintah Pusat mau pun Kota itu satu kebijakan yang sama yaitu menaikan harga BBM bersubsidi.
Akan tetapi, saat harga BBM bersubsidi itu naik begitu dengan harga kebutuhan pokok, pemerintah belum memberikan solusi yang tepat masyarakat.
"Maka dari itu kami dari Cipayung Kota Bandung ada syarat bahwasanya Pemerintah Pusat mau pun Kota (Bandung) untuk mendaur ulang program atau proyek yang didahulukan pada hari ini untuk menopang kebutuhan masyakat," ucap Yusuf.
"Saya pikir pemerintah harus cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan ini terutama untuk program yang tidak penting dan diganti untuk kebutuhan (masyarakat)," sambungnya.
Dari pantauan, ratusan personel kepolisian terlihat berjaga di pintu masuk Balai Kota Bandung. Tak hanya itu, 2 water cannon pun disiagakan di lokasi.
Massa membubarkan diri sekira pukul 18.15 WIB dengan tertib. Meski begitu, kemacetan lalu lintas sempat terjadi ketika massa membubarkan diri.
Berita Terkait
-
Dorong Sepakbola Putri, IndonesiaPrancis Gelar Coaching Clinic dan Workshop
-
Marc Klok Ingin Tuah GBLA Berlanjut Saat Persib Bandung Hadapi Bali United
-
Ricky Fajrin Akui Persib Bandung Tim Bagus dan Salah Satu Favorit Juara
-
Layvin Kurzawa Apresiasi Kegiatan Women Empowerment In Football Collaboration Coaching Clinic
-
Percaya Diri Tinggi, Bali United Siap Lukai Persib di GBLA
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Perkuat Transformasi Digital, BRI Kantongi Sertifikasi ISO/IEC 25000
-
3 Terobosan Pajak Kendaraan Ala Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang Bikin Warga Senyum Lebar
-
Gak Perlu KTP Pemilik Pertama, Kini Dedi Mulyadi Usul Bayar Balik Nama Disubsidi
-
Heboh Bayi Hampir Tertukar di RSHS, Ini Peringatan dari Sekda Jabar
-
Tipu Korban Rp2 Miliar Pakai Cek Kosong, Berkas Rio Delgado Hassan Resmi Dilimpahkan ke Kejati Jabar