SuaraJabar.id - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum kedatangan petugas Badan Pusat Statistik Jabar. Kedatangan petugas BPS ke Gedung Sate guna mendata Uu Ruzhanul dalam Program Registrasi Sosial Ekonomi 2022.
"Hari ini di Bandung saya didatangi tim BPS, tujuannya menyensus semua data saya," ujar Uu Ruzhanul Ulum usai didata petugas, Selasa (18/10/2022).
Menurut Uu, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 penting agar BPS mempunyai data yang baik tentang kondisi masyarakat yang mana data tersebut nantinya digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan.
Sejalan dengan prinsip good data, good decision, no data no decision , yang dicetuskan Gubernur Ridwan Kamil, Uu meminta masyarakat pun memberikan data yang sebenar- benarnya kepada petugas BPS.
"Nanti di saat ada petugas datang ke rumah masing-masing mohon diterima dengan baik. Mohon keikhlasan memberikan data yang sebenar- benarnya, jangan dimanipulasi," kata Uu.
Menurutnya, data salah akan memiliki efek domino terhadap kebijakan. "Kalau masyarakat salah memberikan data, tidak sesuai kenyataan, kami khawatir keputusan yang diberikan pemerintah akan salah," kata Panglima Santri Jabar.
Di satu sisi, kata Uu, pemerintah pun menjamin data yang diberikan aman, terjaga, dan terlindungi.
"Misalnya ada polemik tentang seseorang yang berhak dapat BLT banyak isu beredar yang harusnya dapat, tapi idak dapat, yang harusnya tidak dapat malah dapat. Maka harus ada pendataan terbaru," ujar Uu.
"Satu masyarakat satu data, tidak ada data ganda, semoga ini diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk Jabar Juara Lahir Batin," cetusnya.
Baca Juga: Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik Pada Agustus Anjlok 15 Persen
Uu mendapat banyak pertanyaan dari petugas BPS, di antaranya perumahan, aset, kondisi kesehatan, pendidikan, sosial, data diri, dan lainnya.
Setelah didata petugas BPS, Uu langsung meninjau pendataan petugas ke rumah-rumah warga di kawasan Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
Kepala BPS Jabar Marsudijono menganjurkan masyarakat menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki untuk mempercepat proses wawancara.
Menurut Marsudi, BPS telah menyebar kurang lebih 400.000 petugas se- Indonesia, dan 80.000 petugas di Jabar yang sudah mendapatkan pelatihan untuk melakukan proses pendataan Regsosek 2022.
Sejalan dengan Uu, Marsudi meminta masyarakat memberikan pelayanan kepada petugas sebaik mungkin, serta memberikan data yang baik pula. Pendataan secara door to door akan berlangsung mulai 15 Oktober- 14 November 2022.
"Mudah-mudahan dengan manajemen pembagian tugas yang baik, kita bisa dapat data yang baik dan lebih akurat," harapnya.
Berita Terkait
-
Uu Ruhzanul Ulum Launching Logo dan Maskot Paperda IV Jabar
-
Jabar Dukung Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
-
Angka Pengangguran di Bandar Lampung Naik di Tahun 2021, Ini Penyebabnya
-
Usung Tema "Pasar Modal untuk Semua Menuju Ekonomi Kuat Berkelanjutan", CMSE 2022 Digelar Virtual
-
Ridwan Kamil Minta Usulan Masyarakat untuk Penamaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Hasil Tes DNA Ridwan Kamil 'Samar'? Lisa Mariana Gemparkan Publik dengan Permintaan Ini
-
Media di Ambang Kiamat? Para Bos Buka Suara, Inovasi Bisnis atau Mati Digerus Disrupsi
-
3 Fakta Menarik di Balik Hijrahnya 10 Pejabat Purwakarta ke Jabar
-
Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
-
Gerbong Purwakarta Tiba di Jabar: Ini Daftar Lengkap 10 Pejabat yang Diboyong Dedi Mulyadi