Aktivitas Tambang Ancam Cagar Budaya di Gunung Kekenceng, Advokasi Terhambat di KIP Jabar

SuaraJabar.id - Aktivitas eksploitasi pertambangan batu kars kian mengancam keberadaan Gunung Kekenceng yang berdekatan dengan situs Hiroshima kedua di Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.

Ketua Yayasan Cagar Budaya Nasional Kota Hiroshima 2 Pojok Gunung Kekenceng Sukabumi, Tedi Ginanjar menegaskan sejak awal pihaknya bersama warga menolak adanya aktivitas tambang di gunung tersebut yang dimulai sejak tahun 2019.

"Warga sempet demo juga ke pendopo kabupaten, terus mendatangi kantor BPN/ATR Sukabumi tapi tidak ada hasil," kata Tedi saat dihubungi Suara.com pada Rabu (11/1/2022).

Dia mengungkapkan, aktivitas ekspolitasi tambang di Gunung Kekenceng yang dimulai tahun 2019 itu dilakukan tanpa adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Padahal, tegas dia, kawasan tersebut milik negara yang seharusnya dilindungi sebagai kawasan lindung dan konservasi.

Baca Juga: Posting Foto Anies Baswedan Masuk Gorong-Gorong, Gibran Sebut Buat Balas Perkataan Buzzer yang Menyakitkan

Kemudian di kawasan tersebut, terang Tedi, sedang dikaji untuk dijadikan cagar budaya. Pasalnya, kawasan Gunung Kekenceng merupakan tempat bersejarah yang merupakan sisa pangkalan Jepang serta terdapat situs Pertahanan Divisi Siliwangi/TKR Resimen III Sukabumi Batalyon 3 Pimpinan Kapten Anwar.

"Sementara dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kawasan yang sedang dikaji itu tidak boleh dirubah," tegas Tedi.

Selain itu dijelaskan Tedi, di sekitar tempat eksploitasi itu terdapat tanaman milik Pramuka Saka Wanabakti Perhutani KPH Sukabumi yang terdapat ada Surat Kerjasama (SK) Menggarap Gunung Kekenceng. Tanah Gunung Kekenceng tersebut adalah tanah negara yang digarap oleh masyarakat dan Pramuka Saka Wana Bakti KPH Sukabumi.

Upaya warga untuk menolak eksploitasi Gunung Kekenceng itu terus berlanjut ketika mengajukan surat permohonan salinan dokumen lengkap perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat pada Februari 2022 terkait aktivitas tambang tersebut.

Namun tidak ada tanggapan. Padahal menurut Tedi keterbukaan informasi sudah diatur dalam undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca Juga: Gibran Posting Photo Baliho Larangan Rayakan Tahun Baru untuk Umat Islam, Warganet Minta Hapus

Upaya selanjutnya pihak yayasan dan warga mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.