SuaraJabar.id - Budayawan asal Bandung, Jawa Barat Budi Dalton bersuara terkait lagu Halo-halo Bandung yang diubah menjadi Halo-halo Kuala Lumpur.
Lagu itu menjadi soundtrack sebuah animasi yang diduga dibuat konten kreator asal Malaysia dan tayang di akun Youtube Lagu Kanak TV. Nada lagu dalam tayangan itupun sama persis dengan lagi Halo-halo Bandung yang diciptakan Ismail Marzuki itu.
"Saya yakin tidak mungkin Malaysia tidak tahu kalau ini lagu Indonesia, termasuk menggubahnya. Dia tahu risikonya seperti apa, tapi karena ini untuk lagi anak-anak mungkin, gak akan sampai ramai," kata Budi saat dihubungi, Rabu (13/9/2023).
Sebab sudah berulangkali kebudayaan asal Indonesia ditiru Malaysa, kata Budi, pemerintah melalui kementerian terkait harus melakukan tindakan tegas. Karena menurutnya selama ini pemerintah kurang tegas terkait hal-hal tersebut
"Ada bentuk somasi atau apapun karena saya yakin legalitas lagu ini makannya disebut lagu nasional sudah lengkap. Entah lewat hukum internasional atau apa karena Malaysia bukan sekali saja. Perlu ada ketegasan," ujar Budi.
Dirinya belum mengetahui apakah pemerintah sudah bersikap atau belum terkait lagu Halo-halo Bandung yang diduga dijiplak hingga viral di media sosial itu. Sebab setahu dia, sejauh ini baru netizen yang bersuara lantang lewat media sosial.
"Yang harus turun negara, karena sampai sekarang kan yang ramenya netizen. Mungkin negara juga sudah, tapi alangkah baiknya dipublikasikan agar tidak gaduh di dunia maya kalau sudah ada tindakan. Sudaj harus dilakukan secara terbuka," tegas Budi.
Menurutnya, apa yang dilakukan konten kretaor dengan mengubah lirik lagu Halo-halo Bandung tak cukup hanya dengan perminaan maaf saja.
"Ini memang harus dicabut lagi yang mereka gubah. Bentuknya entah sanksi apa, kan bukan sekali. Saya pikir harus ada ketegasan," ucap Budi.
Lebih jauh Budi menyoroti aspek kebudayaan yang menurutnya belum menjadi fokus dalam pembangunan di Indonesia. Menurutnya perlu pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap aspel tersebut.
"Saya pikir kebudayaan belum menjadi fokus didalam pembangunan negara. Diperlukan kesasaran tinggi pembuat regulasi bahwa berdirinya bangsa ini lewat kebudayaan, apabila tidak diajarkan maka Bhineka Tunggal Ika hanya akan menjadi slogan," kata Budi.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Lirik Lagu Hello Kuala Lumpur Bahasa Inggris yang Viral karena Menjiplak Halo Halo Bandung, Bikin Netizen Geram!
-
Halo-Halo Bandung Dijiplak, Ini 6 Warisan Budaya yang Juga Pernah Diklaim Malaysia
-
Halo-halo Bandung Dibajak Malaysia, Mari Bung Rebut Kembali!
-
Lagu Helo Kuala Lumpur Dituding Jiplak Halo-Halo Bandung, Akun YouTube Malaysia Tutup Kolom Komentar
-
Kembali Berulah, Malaysia Plagiat Lagu Nasional Indonesia Halo-halo Bandung Jadi Hello Kuala Lumpur
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
RUPST BRI Putuskan Dividen Rp52,1 Triliun, Tegaskan Kinerja dan Stabilitas
-
Ada Apa di Balik Penyegelan Aset PT BBP? Konflik Tambang Emas Selatan Sukabumi Memuncak
-
Ekspansi Luar Negeri Dimulai, Pegadaian Buka Kantor Cabang Pertama di Timor Leste
-
Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Tak Perlu KTP Pemilik Pertama, Melanggar? Jabatan Taruhannya
-
Sengkarut MBG di Ciamis: Menyingkap Teka-teki Pungli Rp 250 Ribu yang Menyeret Anggota DPRD