SuaraJabar.id - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, memastikan rest area KM 57 Tol Cikampek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyediakan layanan bagi pemudik perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan oleh Siska Gerfianti, usai mendampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati meninjau kesiapan rest area KM 57 Tol Cikampek di Kabupaten Karawang, Kamis (4/4/2024).
Lebih lanjut Siska Gerfianti mengatakan, berbagai sarana dan prasarana telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak saat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024.
"Sarana dan prasarana seperti toilet khusus perempuan, ruang laktasi bagi ibu menyusui, sarana bermain untuk anak-anak, dan yang penting juga layanan kesehatan telah disiapkan di sini," kata Siska Gerfianti dalam keterangannya.
Pada mudik lebaran 2024, DP3AKB Jabar juga menyiapkan berbagai fasilitas lainnya seperti buku bacaan, 100 paket makanan, susu, paket higiene untuk anak dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
"Kita bekerja sama dengan mitra untuk menyiapkan itu, termasuk dengan pengelola rest area setempat," ucapnya menambahkan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, kementeriannya mendorong pengelola layanan publik khususnya saat mudik Lebaran 2024 bisa menyiapkan fasilitas yang ramah perempuan dan anak.
"Tak hanya di rest area, semua fasilitas layanan publik yang terkait dengan mudik seperti stasiun, bandara, dan terminal bus didorong untuk menyediakan fasilitas layanan yang ramah perempuan dan anak," kata Bintang.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada pemudik dan masyarakat untuk melaporkan apabila melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui hotline khusus yang terintegrasi dengan UPTD PPA yang ada di daerah.
Baca Juga: Sidak ke Terminal Cicaheum Jelang Mudik Lebaran 2024, Pj Wali Kota Bandung Temukan Fakta Ini
"Bagi pemudik dan pengelola rest area, terminal, stasiun, dan sebagainya, ketika melihat ataupun mengalami kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak bisa menyampaikan ke layanan Sahabat Perempuan dan Anak dengan hotline 129 ataupun melalui WhatsApp 081111129129. Untuk di daerah terdekat bisa terintegrasi dengan UPTD PPA," jelas Bintang.
Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menilai imbauan pemerintah untuk mudik lebih awal disambut baik oleh masyarakat. Hal itu, bisa dilihat dari mulai padatnya kendaraan pemudik di KM 59 Tol Cikampek.
"Terbukti di sini (KM 59), pemudik sudah padat yang keluar masuk. Ini juga karena ada kebijakan potongan tarif tol yang berlaku hingga 5 April, untuk mendorong mudik lebih awal menghindari kemacetan," ungkap Muhadjir.
Kontributor : Rahman
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
Terkini
-
Sampurasun! Bank Mandiri Rayakan 27 Tahun Sinergi Majukan Negeri, Resmikan Livin' Fest Bandung 2025
-
Dua Gol Mulus Bawa Persib Kuasai Asia! Taklukkan Selangor, Jaga Jarak di Puncak ACL 2
-
15.600 Ponpes Jabar Terancam? Iwan Suryawan Desak Dana Hibah 2026 Khusus Penyelamat Bangunan
-
Jawa Barat Zona Merah Keracunan MBG Tertinggi Nasional: Ribuan Anak Jadi Korban!
-
Ini Pejabat Hampir Dipecat Dedi Mulyadi Karena Kasus Data APBD