SMAN 1 Tambun Utara Ricuh, Zonasi Hingga PPDB Jadi Alasan Protes Orang Tua Siswa

SuaraJabar.id - Pada Senin, 22 Juli 2024 kemarin, sejumlah orangtua calon siswa melakukan aksi protes dengan menggembok pagar SMAN 1 Tambun Utara. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena anak-anak mereka tidak diterima dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2024/2025.

Aksi penggembokan yang dilakukan pada pagi hari tersebut menyebabkan gangguan signifikan. Sejumlah siswa dan guru tidak bisa memasuki area sekolah, dan kemacetan lalu lintas pun terjadi di sekitar lokasi. Pihak sekolah terpaksa memotong gembok dengan gergaji besi untuk mengatasi situasi ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Suara.com, terdapat setidaknya 70 calon siswa yang tidak lolos seleksi di SMAN 1 Tambun Utara. Sekolah tersebut hanya memiliki kuota untuk 360 siswa baru.

Para orangtua yang marah merasa tidak adil karena anak-anak mereka tidak diterima, sementara tetangga mereka berhasil masuk melalui jalur zonasi. Beberapa orangtua telah mencoba mendaftarkan anak mereka melalui berbagai jalur, namun tetap tidak berhasil.

Baca Juga: PPDB Jalur Zonasi Bukan Solusi tapi Masalah, FMPP Cimahi: Celah untuk Berbuat Curang

Salah satu orang tua calon siswa yang identitasnya dirahasiakan menyebut, pihaknya ingin bertemu dengan pihak sekolah untuk mencari solusi.

"Kita mau ketemu pihak sekolah. Sudah daftar sebelumnya (tapi tidak lolos seleksi)," ujarnya.

Sebagai bentuk protes tambahan, orangtua calon siswa menempelkan karton berisi keluh kesah dan permohonan agar anak-anak mereka diterima di SMAN 1 Tambun Utara. Tindakan ini menggambarkan besarnya harapan dan keinginan mereka agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut.

Bahkan, peristiwa ini hingga membuat pihak berwajib dari Polsek Tambun turun tangan untuk turut mengamankan situasi. Peritiwa ini cukup mencuri perhatian dan viral di media sosial.

Insiden ini mencerminkan tingginya persaingan dalam PPDB serta sistem zonasi dan tekanan yang dirasakan oleh orangtua dan calon siswa. Diharapkan pihak sekolah dan pemerintah dapat mencari solusi yang lebih adil dan transparan untuk mengatasi masalah ini, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Baca Juga: Banyak Kasus PPDB Online Jalur Zonasi di Jawa Barat, Ridwan Kamil Bakal Lakukan Apa?