Soal Pembekalan Kepala Daerah di Akmil Magelang, Kader PDIP Jawa Barat Tunggu Instruksi Megawati Soekarnoputri

SuaraJabar.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono memastikan kadernya yang menjadi kepala daerah masih menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkaitan dengan kegiatan pembekalan atau retret pada 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

"Siang ini saya sedang bersama kepala daerah kader PDI Perjuangan Jawa Barat, ada Pak Imron Bupati Cirebon, Pak Tri Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Bupati Bekasi dan Ibu Citra Bupati Pangandaran," kata Ono di Gedung DPRD Bandung, Jumat (21/2/2025).

Ia menyatakan bahwa mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut menyangkut instruksi ketua umum partai yang meminta seluruh kader untuk tidak hadir pada kegiatan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Dia juga menyatakan PDI Perjuangan melakukan kajian secara hukum tentang retret tersebut, termasuk mencakup manfaat-manfaat kegiatan hingga bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah.

"Sebagai kepala daerah, tugas dan tanggung jawab mereka semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya dikutip ANTARA.

Selain itu, seluruh kepala daerah asal kader PDI Perjuangan juga diwajibkan untuk dapat memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat.

"Jadi beliau-beliau ini sedang menunggu arahan dan instruksi berikutnya," kata Ono Surono.

Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang usai dilantik Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan terhadap arti fatsun kepada pimpinan, bahkan tidak segan akan mencopot jajaran yang terbukti tidak fatsun kepada dirinya.

"(Pejabat) OPD kalau tidak fatsun kepada bupati, saya ganti, saya mutasi dan rotasi," kata Ade usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis.

Baca Juga: PDIP Kantongi 3 Nama untuk Pilgub Jabar, Rieke Diah Pitaloka Kandidat Terkuat?

Ia menegaskan bahwa fatsun yang telah diputuskan oleh dirinya merupakan amanah masyarakat sehingga tindakan tegas akan diambil bagi pejabat yang melawan fatsun dan masyarakat.

"Karena apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat," kata dia.

Disinggung perihal instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri perihal larangan menghadiri kegiatan pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Ade memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada media, namun tetap menunggu instruksi lanjutan dari partai.