SuaraJabar.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi terkait persiapan Angkutan Lebaran 2025 dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sehingga dapat berjalan aman dan lancar.
Menhub mengatakan bahwa koordinasi dilakukan karena pihaknya melihat potensi pergerakan dari dan menuju Jawa Barat yang diprediksikan akan tinggi pada masa angkutan Lebaran.
"Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi. Sehingga, koordinasi dan kerja sama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dengan Badan Litbang Kompas, potensi pergerakan selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 52 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa.
Potensi pergerakan selama libur Lebaran 2025 dari Pulau Jawa adalah 51,3 persen atau sebanyak 81,5 juta orang. Mayoritas berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Menhub menuturkan bahwa koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat juga diperlukan terkait dengan potensi penumpukan di gerbang tol yang berada di Jawa Barat, untuk akses keluar dan masuk Jakarta.
Diprediksi pada puncak arus mudik, peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan meningkat hingga 60 persen dibandingkan volume kendaraan normal harian.
Ia menyebutkan bahwa lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta melibatkan setidaknya delapan gerbang tol (GT).
Sebanyak tiga gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat pada arus mudik Lebaran 2025.
Baca Juga: Tujuh Kecamatan di Kabupaten Bekasi Terendam Banjir, Ketinggian Air Mencapai 1,5 Meter
"Kita perlu koordinasi untuk mengantisipasi potensi kemacetan pada titik-titik tersebut," terang Menhub dilansir ANTARA.
Selain itu, Menhub juga mengingatkan adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa angkutan Lebaran.
Berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat kurang lebih 25 pasar tumpah pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang berpotensi kembali ada pada tanggal 26 – 29 Maret 2025.
Untuk itu, Menhub berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah serta hambatan samping dari pasar tersebut.
"Hambatannya seperti operasional delman dan becak, serta angkutan perkotaan (angkot) yang mengetem," ucapnya.
Selain terkait pengaturan dan rekayasa lalu lintas, Kemenhub juga membutuhkan dukungan lainnya dari Pemprov Jawa Barat. Di antaranya adalah diadakannya Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran di kawasan Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi, dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
BRI Perkuat Pembangunan Infrastruktur Nasional Lewat Pembiayaan Flyover Sitinjau Lauik
-
Rencana Dedi Mulyadi Ganti Konsultan Pengawas dengan Mahasiswa Tuai Kecaman Keras
-
Mitra MBG Disentil Keras, Diwajibkan Sumbang 30 Persen Laba untuk Sekolah
-
Minggir Dulu Lembang! Ini 4 Surga Wisata Alam Kabupaten Bandung Selatan untuk Healing Akhir Tahun
-
AgenBRILink Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan