SuaraJabar.id - Bupati Bogor Rudy Susmanto mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam memberikan izin, terkait maraknya alih fungsi lahan di kawasan wisata Puncak.
Rudy usai rapat koordinasi penanganan bencana di Cibinong, Selasa, menegaskan akan lebih selektif dalam mengeluarkan berbagai izin, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan di Kabupaten Bogor.
"Hari ini saya mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru, hari ini kita tanda tangani, yaitu menarik seluruh proses perizinan dikembalikan ke kepala daerah. Perizinan pendelegasian tugas ke masing-masing SKPD kami tarik kembali," ungkap Rudy dilansir ANTARA.
Tak hanya mencabut kewenangan SKPD, Rudy juga akan mengevaluasi berbagai izin yang sudah kadung diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satunya, izin pembangunan perumahan di Desa Cijayanti yang dinilai berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar.
"Selama kepentingannya jelas, selama tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak lingkungan, kita pasti mendukung," ujarnya.
Menanggapi alih fungsi lahan di perkebunan teh Gunung Mas Puncak, yang kini menjadi tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak milik PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), Rudy menunggu arahan dari Gubernur Jawa Barat.
Sebab PT Jaswita merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Pak Gubernur Jawa Barat akan berkunjung ke Kabupaten Bogor lalu Menteri Lingkungan hidup akan datang ke Kabupaten Bogor. Di mana BUMD Provinsi Jawa Barat kewenangannya di Pak Gubernur, terkait lingkungan hidup Pak Menteri Lingkungan Hidup, kita kejar untuk meninjau Kabupaten Bogor," bebernya.
Sebagai Informasi, PT Jaswita tercatat baru mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk sekitar 4.000 meter persegi lahan, dan masih ada sekitar 13.000 meter persegi lahan yang belum dilengkapi izin.
Baca Juga: Permudah Koordinasi dan Penanganan Bencana, Pemkab Bogor Buka Posko di Empat Zona Wilayah
Pemkab Bogor sempat menghentikan operasional wahana dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penyegelan bangunan yang belum mengantongi izin.
Segel berupa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Line itu baru bisa dibuka ketika PT Jaswita telah menyelesaikan seluruh proses pengurusan izin di Pemkab Bogor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Knalpot Brong dan Balap Liar Dibidik! Polresta Bandung Mulai Operasi Zebra Lodaya 2026
-
Viral Air Sungai Cikadu Bogor Berwarna Ungu dan Mendidih, Tim Gakkum DLH Turun Tangan
-
Gerindra Jabar Dorong Dasco Jadi Wapres, Klaim Seluruh Kader Sepakat
-
Pemkab Bogor Prioritaskan Warga Desil Satu, Bedah Rumah Diintegrasikan dengan Bantuan Usaha
-
Mosi Tidak Percaya Menggema, 16 Pengcab Sepakat Gelar Musprovlub Perserosi Jabar di Bekasi