SuaraJabar.id - Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung membuka tabir krusial tentang tantangan di balik implementasi program sosial Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 342 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dalam program MBG pada Selasa 29 April 2025 lalu.
Insiden ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengevaluasi ulang pelaksanaan program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menjelaskan bahwa gejala yang dialami para siswa berupa diare, nyeri perut, muntah, pusing, hingga demam.
Gejala muncul dalam rentang waktu 30 menit hingga delapan jam setelah makanan dikonsumsi.
“Sementara data yang saya dapat kemarin sore itu ada 342 orang. Pihak wali kelas masih mendata dan mencari informasi tambahan,” ujar Anhar dikutip dari ANTARA Kamis 1 Mei 2025.
Anhar memastikan bahwa seluruh siswa saat ini sudah pulang ke rumah masing-masing dan masih dalam pengawasan intensif oleh puskesmas setempat. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit.
“Alhamdulillah, tidak ada yang dirawat. Tapi kami terus pantau, baik dari sekolah maupun puskesmas. Semua kami tangani secara sistematis,” katanya.
Dinkes pun langsung mengambil langkah investigatif, termasuk pengambilan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Selain itu, dapur penyedia makanan MBG untuk sekolah tersebut dihentikan sementara aktivitas produksinya untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Kami sudah lakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap dapur penyalur MBG, baik dari sisi higienitas makanan maupun sanitasi dapur. Kami juga akan memberikan pembinaan kepada seluruh pegawai dapur,” ungkap Anhar.
Namun, insiden ini menimbulkan pertanyaan besar: seberapa siap sistem distribusi makanan gratis di sekolah dijalankan dalam skala besar, dan apakah ada pengawasan ketat dalam rantai produksinya?
Program MBG adalah inisiatif pemerintah yang patut diapresiasi karena bertujuan memberikan asupan bergizi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama dalam aspek sanitasi, logistik, dan mutu bahan makanan.
Sejak digulirkan secara masif pasca-Lebaran, jumlah sekolah penerima MBG di Kota Bandung meningkat. Hal ini turut meningkatkan beban pada dapur penyedia makanan. Sayangnya, peningkatan kuantitas ini belum tentu diimbangi oleh peningkatan kualitas pengawasan.
“Saya sudah meminta seluruh puskesmas untuk turun kembali dan memeriksa seluruh dapur MBG, karena ternyata setelah Lebaran jumlahnya bertambah,” kata Anhar.
Kejadian di SMP Negeri 35 Bandung harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak terulang di sekolah lain. Ini bukan hanya tentang pengawasan teknis, tapi juga soal integritas seluruh pihak dalam menjalankan program yang menyangkut keselamatan anak-anak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Gugatan Cerai Atalia Praratya Masuki Sidang Perdana, Begini Pesan untuk Ridwan Kamil
-
Program BRI Peduli Komitmen Salurkan Bantuan ke Lebih dari 40 Lokasi Bencana
-
Nasabah Tak Perlu Kawatir, BRI Siapkan Rp21 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Liburan Nataru
-
Saham BBRI Terus Meningkat, Sukses Tembus Rp100 Triliun Dalam Empat Tahun Pertama
-
Dedi Mulyadi Resmi 'Haramkan' Izin Perumahan di Seluruh Jabar, Ada Apa?