Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka, 342 Siswa SMP Bandung Keracunan

Namun, insiden ini menimbulkan pertanyaan besar: seberapa siap sistem distribusi makanan gratis di sekolah dijalankan dalam skala besar, dan apakah ada pengawasan ketat dalam rantai produksinya?

Program MBG adalah inisiatif pemerintah yang patut diapresiasi karena bertujuan memberikan asupan bergizi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama dalam aspek sanitasi, logistik, dan mutu bahan makanan.

Sejak digulirkan secara masif pasca-Lebaran, jumlah sekolah penerima MBG di Kota Bandung meningkat. Hal ini turut meningkatkan beban pada dapur penyedia makanan. Sayangnya, peningkatan kuantitas ini belum tentu diimbangi oleh peningkatan kualitas pengawasan.

“Saya sudah meminta seluruh puskesmas untuk turun kembali dan memeriksa seluruh dapur MBG, karena ternyata setelah Lebaran jumlahnya bertambah,” kata Anhar.

Baca Juga: Menteri Kependudukan: Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil Guna Pastikan Kecukupan Gizi Kelompok Rentan

Kejadian di SMP Negeri 35 Bandung harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak terulang di sekolah lain. Ini bukan hanya tentang pengawasan teknis, tapi juga soal integritas seluruh pihak dalam menjalankan program yang menyangkut keselamatan anak-anak.

Diperlukan audit menyeluruh, baik dari sisi kelayakan dapur produksi, sistem distribusi, hingga manajemen risiko jika terjadi insiden serupa di kemudian hari.

Pemerintah Kota Bandung perlu lebih transparan dalam menyampaikan hasil investigasi kepada publik, termasuk siapa pihak penyalur makanan, hasil uji laboratorium, dan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil ke depan.

Di sisi lain, orang tua siswa juga berhak mendapat informasi yang jelas dan akurat terkait kondisi anak mereka. Koordinasi antara pihak sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan menjadi sangat vital dalam situasi seperti ini.

Kasus ini bukan sekadar keracunan makanan, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Untuk menjaga kredibilitas, Pemkot Bandung perlu menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki sistem, bukan sekadar menjanjikan evaluasi tanpa aksi.

Baca Juga: Sekda Jabar: Realokasi Dana Makan Bergizi Gratis Daerah Tunggu Putusan Gubernur Terpilih