Dugaan Akar Masalah Whoosh! Gaya Kepemimpinan Jokowi Dianggap Biang Kerok Proyek Kereta Cepat

SuaraJabar.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang menelan anggaran triliunan rupiah kini menjadi sorotan tajam, bukan hanya karena masalah teknis dan keuangan, tetapi juga karena diduga berakar pada karakter kepemimpinan di masa lalu.

Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menilai masalah yang menimpa proyek Whoosh bukan semata disebabkan oleh faktor teknis atau keuangan, melainkan berakar pada gaya kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan prinsip kecepatan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Nandang, pendekatan seperti itu mungkin efektif untuk proyek kecil atau jangka pendek. Namun, hal ini berisiko besar bila diterapkan pada proyek strategis berskala besar dan kompleks.

“Proyek sebesar ini membutuhkan perencanaan matang, kehati-hatian dalam kajian teknis dan finansial, serta tata kelola yang disiplin. Pendekatan yang terlalu cepat dan mudah justru menggampangkan proses dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan publik,” ujar Nandang dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2025).

Nandang menilai, gaya kebijakan yang terburu-buru tersebut kemungkinan didorong oleh keinginan Presiden Jokowi agar seluruh proyek strategis dan mercusuar dapat diselesaikan selama masa pemerintahannya.

“Ada indikasi kuat bahwa Presiden ingin meninggalkan warisan atau legacy besar sebelum masa jabatannya berakhir. Karena itu, banyak proyek strategis dikebut tanpa perencanaan dan pengawasan yang memadai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pola kepemimpinan yang menonjolkan kecepatan menyebabkan proses perencanaan dan pengawasan kehilangan kualitas.
Banyak keputusan besar diambil secara top-down dengan ruang terbatas bagi kementerian teknis untuk memberikan masukan berbasis kajian.

Nandang mencontohkan, proyek Whoosh tetap dilanjutkan meski dua menteri teknis kala itu, Ignasius Jonan dan Andrinof Chaniago, telah menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak layak secara finansial.

Pandangan dari pakar kebijakan publik Agus Pambagyo yang menilai proyek ini penuh risiko juga tidak diindahkan.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Anggaran 2025, Wakil Wali Kota Bandung Dicegah ke Luar Negeri?

“Keputusan yang diambil berdasarkan keyakinan pribadi tanpa memperhatikan masukan teknokratik menjadi titik lemah dalam tata kelola proyek besar seperti Whoosh,” kata Nandang.

Menurut Nandang, akibat proses yang tergesa-gesa, proyek Whoosh dijalankan tanpa studi kelayakan yang memadai dan menghadapi banyak kendala di lapangan.

Masalah muncul mulai dari pembebasan lahan yang berlarut-larut, revisi desain konstruksi, hingga perubahan rute dan penyesuaian biaya yang besar.

Kondisi ini berujung pada keterlambatan proyek hingga empat tahun atau sekitar 133 persen dari jadwal awal, serta pembengkakan biaya dari sekitar 6,05 miliar dolar AS menjadi 7,2 miliar dolar AS, setara hampir Rp20 triliun.

“Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa proyek ini sejak awal sudah diproyeksikan merugi dan dengan penambahan cost overrun yang mencapai sekitar 20%, kerugian Whoosh menjadi jauh lebih besar,” ujar Nandang.

Lebih lanjut, ia menilai persoalan seperti yang dialami PT KAI dalam proyek Whoosh bukanlah kasus tunggal. Menurutnya, banyak BUMN lain juga menghadapi beban serupa akibat kebijakan proyek yang berorientasi pada pencitraan dan target politik.