Realisasi Pendapatan Karawang 2025 Cuma Tembus 91 Persen, Lebih Rendah dari Tahun Lalu

SuaraJabar.id - Menutup buku tahun anggaran 2025, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, menjadi sorotan publik.

Bagi warga yang peduli dengan transparansi pengelolaan uang rakyat, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah indikator penting untuk mengukur efektivitas pemerintah dalam melayani warganya.

Tahun ini, Pemkab Karawang mencatatkan angka realisasi pendapatan yang cukup besar secara nominal, namun secara persentase ternyata mengalami penurunan jika dibandingkan dengan performa tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi pendapatan daerah tahun ini berada di angka 91,71 persen dari target.

Kepala BPKAD Karawang, Eka Sanatha, membeberkan data rinci terkait "cuan" daerah tersebut. Dari total target pendapatan yang dipatok sebesar Rp5,89 triliun, uang yang berhasil masuk ke kas daerah hingga akhir Desember tercatat sebesar Rp5,40 triliun.

"Hingga 28 Desember 2025 realisasi pendapatan daerah mencapai sebesar Rp5,40 triliun atau 91,71 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5,89 triliun," ungkap Eka Sanatha di Karawang, Sabtu (3/1/2026).

Jika dibedah lebih dalam, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang angka yang cukup solid. PAD terealisasi sebesar Rp2,05 triliun atau 93,02 persen dari target Rp2,20 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pusat terealisasi Rp3,28 triliun (90,90 persen), dan pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp73,79 miliar (92,32 persen).

Fakta yang menarik untuk dikritisi adalah adanya tren penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Awas Horor Macet! Puncak Arus Balik Garut Diprediksi Sabtu-Minggu Ini

Pada periode yang sama di tahun 2024, Pemkab Karawang mampu mencatatkan realisasi pendapatan yang lebih impresif, yakni menyentuh angka 95,83 persen. Penurunan sekitar 4 persen ini tentu menjadi catatan evaluasi bagi tim anggaran pemerintah daerah.

Hingga akhir Desember 2025, realisasi belanja tercatat sebesar Rp5,3 triliun atau 83,39 persen dari total alokasi belanja Rp6,35 triliun.

“Realisasi belanja tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 84,63 persen," jelas Eka.

Meski demikian, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas yang patut diacungi jempol karena serapan anggarannya tinggi, yang menandakan program-program mereka berjalan efektif.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menjadi juara dengan capaian realisasi belanja tertinggi sebesar 94,74 persen. Disusul oleh BPKAD (89,99 persen), Kesbangpol (89,82 persen), Dinas Koperasi dan UKM (89,52 persen), serta Dinas Perhubungan (87,69 persen). [Antara].