Surati Bupati Tasikmalaya, Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Perlindungan Jemaat Ahmadiyah

Desakan ini disampaikan melalui surat resmi bertanggal 19 Februari 2026 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, dan ditandatangani oleh Sekretariat Bersama Koalisi KBB Indonesia yang beranggotakan lebih dari 160 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia.

Koalisi menyatakan "keprihatinan atas dinamika sosial yang berkembang di Tasikmalaya, terutama adanya dorongan agar pemerintah daerah mengambil kebijakan diskriminatif terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia."

Menurut koalisi, situasi tersebut "berpotensi mengganggu ketertiban umum sekaligus mencederai prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara."

"Kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk pemerintah daerah."

Koalisi Advokasi KBB Indonesia menegaskan bahwa "kepala daerah memiliki kewenangan administratif dan koordinatif untuk memastikan seluruh warga memperoleh rasa aman serta perlindungan hukum tanpa diskriminasi."

Di Tasikmalaya sendiri, sejumlah lembaga turut masuk ke dalam koalisi ini, seperti DPC Peradi Tasikmalaya, Serikat Petani Pasundan (SPP), GMNI, KMRT, Lakpesdam NU Kota Tasikmalaya, Pagar Nusa, Gusdurian, Sajajar, dan Forum Bhinneka Tunggal Ika. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat sipil ini menunjukkan bahwa isu perlindungan JAI bukan hanya masalah internal kelompok tersebut, melainkan juga masalah prinsip konstitusi dan kebhinekaan yang menjadi perhatian luas di Tasikmalaya dan seluruh Indonesia.