"Uangnya Ada, Tapi Takut Dipenjara": Ironi Dedi Mulyadi Tahan Puluhan Miliar THR PPPK Jabar

Lalu, ke mana sisa puluhan miliar lainnya? Dana itu kini "mengendap" membeku di kas daerah.

“Bayar mah hayang, duit mah aya (Mau bayar mah ingin, uangnya mah ada),” ucap Dedi Mulyadi getir.

Sang Gubernur mengaku tangannya terikat rapat. Konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menemui jalan buntu.

BPK melarang keras pencairan dana di luar skema PP. Menggunakan jalur alternatif seperti tunjangan kinerja untuk pegawai paruh waktu pun tak memiliki dasar hukum.

“Begitu saya nanti memaksakan membayarkan (THR penuh) dan melanggar Peraturan Pemerintah, besok yang melaporkan saya ke hukum ya mereka (aparat) juga. Saya bisa dipersalahkan karena mengeluarkan uang negara tanpa dasar hukum dan dianggap merugikan negara,” tegas Dedi, memberikan alasan logis mengapa ia memilih patuh pada aturan pusat.

Di ujung penjelasannya, pria yang identik dengan iket kepala Sunda ini menundukkan kepala. Ia menyampaikan permohonan maaf yang terdalam kepada puluhan ribu PPPK Paruh Waktu yang terpaksa gigit jari tahun ini.

Dedi menegaskan, jika kelak pemerintah pusat merevisi aturan atau memberikan celah dasar hukum yang kuat, Pemprov Jabar akan berada di garda terdepan untuk mencairkan sisa hak para pahlawan birokrasi tersebut.

“Kami bukan tidak mau membayarkan. Kami siap membayarkan penuh, manakala ada dasar hukum yang kuat,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di website harapanrakyat.com media jaringan Suara.com dengan judul "Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan THR PPPK Paruh Waktu di Jawa Barat Tak Bisa Dibayar Penuh"

Baca Juga: Tinggalkan Kendaraan Anda di Sini! Polres Sumedang Buka Penitipan Gratis Selama Mudik 2026