Istana Bogor Digerebek Mahasiswa Unpak, Suarakan Mosi Tidak Percaya ke Pemerintah

SuaraJabar.id - Gelombang aspirasi mahasiswa kembali bergulir di jantung Kota Bogor. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM FE) Universitas Pakuan (Unpak) menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu utama Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Ir. H. Djuanda, Rabu (17/6/2026).

Mengenakan jas almamater berwarna ungu yang menjadi ciri khas kampus kebanggaan warga Bogor tersebut, para mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya terhadap sejumlah kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian ini diwarnai dengan pembentangan spanduk dan poster bernada protes. Fokus utama kritikan mahasiswa menyasar pada kebijakan-kebijakan strategis yang dinilai memperberat beban ekonomi masyarakat kelas bawah di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan energi.

Ketua BEM FE Unpak, Sabil Ryanzada, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan panggilan moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan penyambung lidah rakyat.

"Aksi kami hari ini bukan tanpa alasan. Kami melihat kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Berbagai persoalan serius mulai dari kenaikan biaya hidup hingga tata kelola program strategis yang carut-marut perlu segera dievaluasi," ujar Sabil di tengah kerumunan massa aksi, dilansir dari MetroBogor - jaringan Suara.com, Rabu (17/6/2026).

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum efektif dan tepat sasaran.

Mereka menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut mereka masih menyisakan banyak persoalan dalam implementasinya di lapangan.

Menurut Sabil, program tersebut mungkin relevan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), namun pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal.

"Banyak yang seharusnya tidak menerima justru mendapatkan manfaat program. Ini menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen dan pengelolaan. Kami meminta dilakukan audit dan revisi menyeluruh agar program benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan memberikan manfaat nyata," ungkapnya.

Baca Juga: Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Senilai Rp1 Triliun di Bogor

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti program pembangunan 1.000 titik Kampung Nelayan yang dinilai berpotensi membuka ruang praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat.

Tak hanya isu anggaran, BEM FE Unpak juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, mahasiswa mengkritisi maraknya perusahaan dan investor asing yang hengkang dari Indonesia sehingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut mereka, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya angka pengangguran dan berpotensi memicu persoalan sosial di masyarakat.

"Banyak buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sementara lapangan kerja semakin terbatas. Kondisi ini bisa memicu meningkatnya angka kriminalitas karena masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah merealisasikan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menilai APBN nasional sebenarnya cukup untuk membiayai pendidikan jika dikelola secara efektif, transparan, dan bebas dari kebocoran anggaran.