Pengamat: Polarisasi Opini di Kasus Eks Jampidsus Berpotensi Ganggu Asas Praduga Tak Bersalah

"Jumlah akun bukan ukuran kebenaran," tegasnya.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, konsistensi, serta penegakan hukum yang adil sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh disinformasi.

Menurutnya, yang seharusnya menjadi fokus penindakan bukanlah perbedaan pendapat, melainkan praktik manipulasi narasi, fabrikasi bukti, penyebaran deepfake yang menyesatkan, fitnah, intimidasi, serta konflik kepentingan yang disembunyikan.

"Tidak semua kritik dapat langsung disebut hoaks; kritik harus dijawab dengan data dan bukti, bukan sekadar label," pungkas Tuhu.