- Satpol PP Kota Bandung menertibkan 58 bangunan liar di Jalan Rajawali pada Kamis, 13 Agustus 2026.
- Penertiban fasilitas umum tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan hak pejalan kaki berdasarkan aduan warga.
- Petugas mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis sehingga sebagian pemilik membongkar bangunan mereka secara mandiri.
SuaraJabar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak tegas mengembalikan fungsi fasilitas umum di kawasan Jalan Rajawali, Kecamatan Andir. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), petugas menertibkan sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas trotoar, bahu jalan, hingga saluran drainase.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi mengembalikan hak pejalan kaki dan memastikan fasilitas umum dapat digunakan kembali dengan aman dan nyaman. Langkah ini juga mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026.
Penertiban ini merespons banyaknya pengaduan warga yang resah dengan kumuhnya kawasan tersebut akibat trotoar yang beralih fungsi menjadi area bangunan dan tempat berdagang.
"Hal yang paling pokok adalah mengutamakan keselamatan masyarakat. Bangunan ataupun aktivitas berdagang di atas trotoar, bahu jalan, maupun drainase jelas tidak diperbolehkan," ujar Bambang tegas, Kamis (13/8/2026).
Satpol PP menggandeng jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Andir, mulai dari camat, lurah, tokoh masyarakat, TNI, Polri hingga perangkat daerah terkait dalam penertiban tersebut.
Pada penertiban kali ini, terdapat sekitar 58 bangunan yang menjadi sasaran penataan. Sebelum penertiban dilakukan, sebanyak 9 bangunan menurutnya telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya.
Bambang mengatakan, sebelum penertiban, pendekatan persuasif dilakukan jajaran kewilayahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
"Dari 58 kurang lebih ada 9 bangunan yang sudah dibongkar mandiri. Berarti mereka cukup memahami bahwa itu kepentingan untuk mereka sendiri," ungkapnya.
Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP mengedepankan pendekatan humanis. Pemilik bangunan diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri bangunannya dan Pemkot membantu pembongkarannya apabila diperlukan.
Baca Juga: Demi Jam Terbang, Persib Bandung Resmi Pinjamkan Henhen Herdiana ke PSM Makassar
Bambang mengatakan, penataan fasilitas umum akan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kota Bandung, karena luas wilayah Kota Bandung yang mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan.
"Kita lebih mengedepankan pendekatan persuasif kewilayahan. Jangan semuanya bertumpu di kota. Kota hanya sebagai pendukung, kita kembalikan kepada kewilayahan," jelasnya.
"Bukan melarang orang untuk mencari nafkah atau berjualan tetapi seharusnya sesuai dengan aturan. Kepentingannya untuk masyarakat luas," jelasnya.
Pemkot Bandung menurutnya, tidak menyediakan kompensasi maupun relokasi dalam kegiatan penertiban tersebut. Namun, peluang pemanfaatan ruang kosong tetap dapat dimusyawarahkan apabila tersedia.
"Untuk Kota Bandung itu tidak ada kompensasi dan relokasi. Tapi kalau ada ruang kosong yang bisa dimusyawarahkan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan," pungkasnya.
Kontributor : Rahman
Berita Terkait
-
Demi Jam Terbang, Persib Bandung Resmi Pinjamkan Henhen Herdiana ke PSM Makassar
-
Mahasiswa Tersangka Tabrak Lari di Bandung Mengemudi dalam Kondisi Mabuk
-
Tabrak Lari Anggota Polisi hingga Tewas di Bandung, Mahasiswa Berinisial A Ditetapkan Tersangka
-
Utamakan Hak Pendidikan Anak, Farhan Nekat Ambil Keputusan Berat Soal Pembangunan SDN 026
-
Sorotan Pohon Hilang di Gasibu, Dedi Mulyadi: 1 Pohon Ditebang Diganti 50 Asem Jawa
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi
-
BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!
-
Marc Klok Bidik Enam Poin di Shopee Cup, Shan United Jadi Target Berikutnya
-
Dedi Mulyadi Siapkan Pengamanan Terpadu di Kawasan BYD Subang
-
Siap-siap, Pemprov Jabar Gabungkan 7 Kelompok OPD Mulai 2027 demi Efisiensi Anggaran