Potensi Kerusuhan Terkendali, Pengamat Hukum Nilai Polri Berhasil Amankan Aksi 27 Agustus

Saleh kemudian menyoroti pelaksanaan aksi 27 Agustus 2026. Menurut dia, secara umum demonstrasi dapat berlangsung dan substansi aspirasi masyarakat tetap tersampaikan.

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
Namun, hak tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta menjaga ketertiban umum.

Saleh mencatat jumlah peserta aksi disebut jauh melampaui jumlah yang sebelumnya direncanakan atau dilaporkan. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam mengendalikan massa.

Ia mengatakan keberhasilan aksi damai tidak hanya bergantung pada kepolisian, tetapi juga peserta aksi serta publik dan media.

Dari sisi peserta aksi, diperlukan koordinator, tujuan yang jelas, serta komitmen untuk menghindari provokasi dan kekerasan.

Ratusan orang ditangkap

Di sisi lain, Saleh mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Polri dalam pengamanan aksi, khususnya dengan mengedepankan negosiasi dan pelayanan.

Menurut data yang disampaikan dalam dialog tersebut, polisi menangkap 322 orang dan menetapkan 48 orang di antaranya sebagai tersangka.

Saleh mengatakan penindakan tersebut menunjukkan kepolisian tetap menjalankan fungsi penegakan hukum ketika ditemukan dugaan tindak pidana dalam rangkaian demonstrasi.

Baca Juga: Tabrak Lari Anggota Polisi hingga Tewas di Bandung, Mahasiswa Berinisial A Ditetapkan Tersangka

Meski demikian, ia juga mencatat adanya korban dalam rangkaian peristiwa tersebut, termasuk Bambang Setiawan serta dugaan pemukulan terhadap Faturohman yang disebut berusia 18 tahun.

Menurut Saleh, keberadaan korban dan dugaan tindakan represif tetap perlu menjadi bagian dari evaluasi pengamanan, meskipun situasi secara umum dinilai masih dapat dikendalikan.

Provokasi dan informasi di media sosial

Saleh juga menyoroti masuknya pihak-pihak yang dinilai berupaya memprovokasi massa.

Menurut dia, keberadaan provokator membuat substansi tuntutan demonstrasi berpotensi melebar dan meningkatkan risiko kericuhan.

Selain itu, penyebaran informasi di media sosial juga dinilai berpengaruh terhadap situasi di lapangan.