Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan Dorong Efisiensi BTT APBD untuk AI Karhutla

SuaraJabar.id - Maraknya karhutla di Jawa Barat sepanjang kemarau ini menjadi alarm keras bagi tata kelola lingkungan daerah.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menilai metode lama yang berfokus pada pemadaman saat api meluas sudah tidak efisien dan boros anggaran.

Pernyataan ini merespons data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat per akhir Agustus 2026.

Laporan resmi Pusdalops BPBD Jabar mencatat 132 kejadian karhutla yang melalap 196,40 hektare lahan di 91 kecamatan dan 153 desa/kelurahan.

Dari catatan tersebut, Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan insiden terbanyak, sementara Kabupaten Sukabumi menelan kerusakan terluas mencapai 49,20 hektare.

Melihat skala dampak karhutla yang terus mengancam pemukiman warga di ratusan desa tersebut, Iwan Suryawan menegaskan bahwa Jawa Barat membutuhkan pergeseran paradigma radikal dari sekadar respons darurat menuju mitigasi berbasis teknologi mutakhir dan ketahanan dana berkelanjutan.

Menurutnya, kebakaran hutan tidak boleh lagi dianggap sebagai bencana rutin semata.

Iwan menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan dokumen resmi Peraturan Daerah (Perda) Pengesahan APBD Jabar TA 2026 yang terbit di portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov Jabar, struktur APBD Jabar ditetapkan sebesar Rp30,49 triliun dengan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp129,51 miliar.

Baca Juga: Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Setop Pendakian Gunung di Jabar Selama Musim Kemarau

Menurut Iwan, porsi dana BTT yang tercantum dalam dokumen APBD tersebut seharusnya bisa diefisiensikan jika fokus digeser ke mitigasi dini.

Ia menilai mengandalkan skema pencairan BTT saat api sudah menjalar hanya membuat anggaran daerah terserap untuk tindakan pemulihan pascabencana yang berbiaya mahal.

Sebagai solusi out of the box, Iwan mengusulkan pembentukan "Dana Abadi Lingkungan Jawa Barat" yang diisi dari penyisihan efisiensi alokasi BTT serta integrasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan DAK Lingkungan Hidup.

Dana abadi ini dirancang sebagai instrumen finansial berkelanjutan untuk membiayai teknologi perlindungan hutan secara permanen.

"Kita tidak bisa terus bergantung pada pola reactive spending yang menghabiskan BTT ratusan miliar saat krisis terjadi. Lewat Dana Abadi Lingkungan, Jabar punya instrumen finansial mandiri untuk membiayai infrastruktur dan pencegahan Karhutla tanpa mengganggu beban APBD pokok," ujar Iwan, kepada wartawan Selasa (1/9/2026).

Secara khusus, Iwan mengajak para pelaku konservasi modern, peneliti dari perguruan tinggi, hingga ekonom untuk turun tangan duduk bersama merumuskan formula ideal Dana Abadi Lingkungan ini. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan analisis multidisiplin yang presisi.